JAKARTA, PostingNews.id — Gelombang penolakan datang dari kalangan warga Nahdlatul Ulama setelah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald John Trump.
Protes itu dituangkan dalam sebuah surat terbuka yang kini beredar luas di berbagai daerah. Ratusan warga NU menyatakan keberatan atas sikap pimpinan tertinggi organisasi mereka yang dinilai terlalu cepat membenarkan langkah politik pemerintah.
Sedikitnya 125 orang warga NU dari beragam latar belakang mencantumkan nama dalam surat tersebut. Mereka datang dari kalangan aktivis, akademisi, pegiat hak asasi manusia, hingga pengurus organisasi NU di tingkat wilayah.
Beberapa nama yang ikut menandatangani antara lain Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta M. Mustafid, Wakil Ketua Fatayat NU DIY Rika Iffati Farihah, Marzuki Wahid dari Institut Studi Islam Fahmina, aktivis perempuan dan HAM Masruchah, aktivis antikorupsi Wasingatu Zakiyah, pengajar Pesantren Ekologi Misykat al Anwar Roy Murtadho, serta akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Achmad Munjid.
BACA JUGA:Prabowo Tegas Ancam Tangkap Kader Gerindra yang Langgar Hukum
Mustafid mengatakan ratusan warga NU itu merasa prihatin dan menolak secara tegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Menurut dia, dukungan Ketua Umum PBNU terhadap keputusan Prabowo dinilai tidak mencerminkan suara mayoritas warga NU di akar rumput.
Yahya sebelumnya menyebut langkah Prabowo masuk Dewan Perdamaian sebagai jalan yang tepat untuk memperjuangkan Palestina di forum internasional. Pernyataan itulah yang kemudian memicu kekecewaan banyak kalangan di internal NU.
Bagi Mustafid, klaim tersebut memang terdengar mulia di permukaan. Namun menurut dia, pandangan itu mengabaikan realitas politik global yang sesungguhnya.
“Sementara itu, darah tetap mengalir, tanah terus dirampas, dan kemerdekaan Palestina semakin menjadi ilusi,” kata Mustafid melalui siaran pers, Selasa, 2 Februari 2026.
BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Dukung Pramono Anung Meski Beda Partai
Ia menjelaskan bahwa argumen keterlibatan Indonesia diperlukan demi membuka akses ke pusat kekuasaan global memang sekilas tampak masuk akal. Namun logika tersebut dianggap rapuh karena mengabaikan sejarah panjang relasi kuasa dan dominasi politik internasional.
Menurut Mustafid, banyak pemikir ekonomi politik telah lama mengingatkan bahwa akses yang dibuka oleh kekuatan global kerap bukan ruang dialog sejajar. Akses itu justru sering menjadi alat pengendalian agar suara korban tidak mengganggu kepentingan ekonomi dan geopolitik negara besar.
Forum seperti Board of Peace, kata dia, bukan ruang netral tanpa kepentingan. Forum tersebut lahir dari sejarah panjang pendudukan Palestina sejak peristiwa Nakba hingga tragedi kemanusiaan di Gaza hari ini.
“Forum-forum itu justru didesain membangun dan memelihara ketimpangan struktural atas pendudukan dan genosida warga Palestina,” ujar Mustafid.
Dinilai Hanya Perpanjangan Tangan AS