JAKARTA, PostingNews.id — Penanganan lumpur pascabencana di Sumatera ternyata membuka cerita lain di balik agenda normalisasi sungai. Di Aceh, material lumpur yang selama ini dipandang sebagai sisa bencana justru mulai dilirik sebagai sumber manfaat ekonomi. Cerita ini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto melalui laporan para kepala daerah.
Prabowo mengungkapkan, para gubernur dan bupati melaporkan adanya ketertarikan dari pihak swasta terhadap lumpur hasil pembersihan permukiman maupun pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan. Lumpur itu, kata dia, tidak hanya berasal dari badan sungai, tetapi juga dari sawah dan kawasan lain yang terdampak bencana. Pemerintah daerah pun dipersilakan memanfaatkan peluang tersebut, termasuk jika material itu hendak dijual.
“Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana, jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan, ya,” ujar Prabowo saat rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis 1 Januari 2026.
Bagi Prabowo, pemanfaatan lumpur tidak berhenti pada urusan teknis pembersihan. Ia melihat peluang itu sebagai jalan ganda. Normalisasi sungai bisa dipercepat, sementara daerah memperoleh manfaat langsung. Lumpur yang sebelumnya menjadi beban bisa berubah menjadi sumber pemasukan.
BACA JUGA:Sejarah Tahun Baru yang Jatuh 1 Januari, Manusia Menentukannya Lewat Politik dan Keyakinan
“Nanti juga bermanfaat itu kalau bisa lumpurnya kalau ada swasta mau beli, ya monggo silakan, langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar, enggak? Gubernur, Bupati ada semangat sedikit, ya, kalau tahu begitu,” kata Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan persetujuannya terhadap usulan normalisasi sungai pascabencana yang dilakukan dari muara melalui jalur laut. Di hadapan jajaran pemerintah dan para pemangku kepentingan, Prabowo meminta agar seluruh kemampuan dikerahkan. Penanganan bencana, menurutnya, tidak boleh setengah-setengah.
“Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita, ya, jadi jangan salah,” ucapnya.
Gagasan normalisasi sungai lewat laut sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menilai kerusakan dan pendangkalan sungai-sungai di Aceh terjadi secara masif, sehingga membutuhkan pendekatan besar dan waktu yang panjang. Sungai Tamiang dijadikan contoh bagaimana pekerjaan itu bisa dimulai dari muara.
“Dampak dari kerusakan ini cukup besar dan kita tentunya akan bekerja agak panjang waktunya. Ada pemikiran dari kami dengan TNI, bahwa Sungai Tamiang sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan, tapi Sungai Tamiang itu bisa (dibenahi mulai dari) muara, bisa berasal dari laut,” ujar Sjafrie saat rapat terbatas bersama Presiden.
BACA JUGA:Empat BUMN Masuk Radar Delisting, Saham Pelat Merah Mulai Ditinggal Bursa
Ia menjelaskan, rencana tersebut menggabungkan dua pekerjaan sekaligus. Di satu sisi dilakukan pendalaman sungai, di sisi lain alat berat diangkut melalui jalur laut agar bisa langsung mencapai lokasi pekerjaan. Dengan skema itu, proses pembersihan diharapkan berjalan lebih cepat dan efektif.
“Nanti kita lakukan dua kegiatan sekaligus. Satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat, sehingga dia bisa masuk sampai ke sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” kata Sjafrie.
Menurut dia, rencana ini telah dibahas bersama jajaran TNI dan disiapkan untuk dijalankan secara luas. Tidak hanya Sungai Tamiang yang menjadi sasaran. Wilayah lain di Aceh juga masuk dalam perhitungan, bahkan kemungkinan diperluas ke daerah di luar Aceh jika ditemukan kondisi serupa.
“Dan ini saya sudah bicara dengan Wakil Panglima, dengan TNI Angkatan Darat, kita harus upayakan ini besar-besaran. Tidak hanya Tamiang, tapi di Bireuen juga harus kita kerjakan. Jadi di Aceh kita lakukan itu, kita lihat lagi kalau ada di Sibolga, umpamanya,” ujarnya.