JAKARTA, PostingNews.id — Deretan bencana yang melanda Sumatera meninggalkan angka duka yang belum berhenti bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari seribu nyawa melayang akibat banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 23 Desember 2025, jumlah korban meninggal mencapai 1.106 orang yang tersebar di 52 kabupaten dan kota. Di saat yang sama, 175 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan terus dicari.
Korban paling banyak tercatat di Aceh. Provinsi ini menyumbang 477 korban meninggal dari 18 kabupaten dan kota yang terdampak. Sumatera Utara menyusul dengan 369 korban jiwa di 18 kabupaten dan kota, sementara Sumatera Barat mencatat 260 korban meninggal di 16 kabupaten dan kota. Selain korban jiwa, bencana ini juga menyisakan sekitar 7 ribu korban luka yang membutuhkan penanganan medis dan pendampingan lanjutan.
Kerusakan fisik pun membentang luas. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan total rumah rusak di tiga provinsi itu mencapai 158.088 unit. Aceh kembali menjadi wilayah dengan dampak terparah. Sebanyak 115.678 rumah warga di provinsi tersebut dilaporkan rusak, mulai dari kategori ringan hingga hancur total.
Fasilitas umum ikut porak-poranda. Hingga saat ini tercatat sekitar 1,6 ribu fasilitas publik mengalami kerusakan. Rinciannya mencakup 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, serta 145 jembatan yang rusak atau tidak bisa digunakan. Kerusakan ini membuat distribusi bantuan dan mobilitas warga di sejumlah wilayah masih tersendat.
BACA JUGA:Penerimaan Pajak Belum Kejar Target, DPR Ingatkan Konsolidasi Fiskal Jangan Asal Kejar Angka
Di tengah situasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah bergerak cepat melakukan pendataan rinci warga terdampak. Ia menekankan bahwa data yang akurat menjadi kunci agar bantuan dan kompensasi dari pemerintah pusat bisa segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi.
“Untuk (rumah) yang rusak ringan dan sedang ini, saya mohon Wali Kota, Bupati, Gubernur, segera datakan orang-orangnya dan alamatnya, by name by address, supaya segera bisa diberikan kompensasi oleh pemerintah pusat,” kata Tito saat kunjungan ke Kota Sibolga, Sumatera Utara, yang dikutip dari siaran pers pada Selasa, 23 Desember 2025.
Tito menegaskan bahwa negara tidak akan lepas tangan terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal. Pembangunan hunian tetap bagi warga dengan rumah rusak berat maupun hilang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Skema yang digunakan, kata dia, adalah gotong royong lintas kementerian agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan merata.
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan pembangunan 200 unit hunian tetap di Kota Sibolga. Pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, menyesuaikan kondisi lapangan serta kebutuhan warga terdampak.
BACA JUGA:300 Ribu Tahun Bertahan, Lonesome George Menutup Sejarah Kura-Kura Pulau Pinta
“Yang rusak berat dan hilang itu tanggung jawab negara untuk kami bangun,” ujar Tito, yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor ini melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan hunian tetap di Sibolga menjadi bagian dari program pemulihan pascabencana yang dikoordinasikan Kementerian Perumahan dan Permukiman.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan awal sebanyak 2.600 unit hunian tetap yang akan tersebar di tiga provinsi terdampak tersebut.
Di tengah angka korban dan kerusakan yang besar, pemerintah berharap proses pendataan, penyaluran bantuan, dan pembangunan hunian bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan kehidupan warga Sumatera yang terdampak bencana, sekaligus memastikan tragedi ini tidak berakhir hanya sebagai catatan statistik.