JAKARTA, PostingNews.id — Di tengah banjir Sumatera dan Aceh yang belum surut, muncul drama baru. Bukan soal logistik, bukan soal jalur evakuasi, tapi kabar pungutan biaya akses internet Starlink yang bikin banyak warga mengelus dada. Tarifnya disebut-sebut Rp20 ribu sekali akses, padahal ini layanan darurat.
Anggota Komisi I DPR RI dari PKB, Syamsu Rizal, langsung ikut bersuara. Ia menyoroti isu itu karena sudah viral di jagat medsos dan dianggap sebagai pungli yang menyakiti korban bencana.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan BAKTI Komdigi untuk segera memulihkan koneksi baik yang berbasis satria 1, VSat ataupun provider komersial lainnya” ujar Syamsu dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Desember 2025. Ia memastikan pemerintah menempatkan pemulihan jaringan sebagai prioritas utama, supaya warga bisa tetap terhubung dan bantuan tidak tersendat.
Syamsu mengecam praktik pungutan terhadap layanan yang seharusnya membantu warga. Namun ia masih membuka kemungkinan adanya aktor lain yang memungut biaya untuk operasional perangkat di lapangan sehingga perlu investigasi lebih jauh.
BACA JUGA:Dikritik karena Umroh saat Banjir, Bupati Aceh Selatan: Saya Ada Hajat Pilkada
“Kita kecam praktek-praktek tidak manusiawi seperti itu… mungkin juga ada pihak ke tiga lain yang memerlukan biaya untuk operasional device nya” katanya.
Menurut Syamsu, semua pihak seharusnya menjaga empati. Jangan sampai banjir dipakai sebagai celah mencari cuan recehan dari layanan darurat. Isu ini melejit setelah beredar tangkapan layar percakapan yang mengklaim tarif Rp20 ribu untuk akses Starlink, lengkap dengan warga yang menandai Elon Musk untuk protes.
Elon Musk rupanya tidak tinggal diam. Komentar warganet Indonesia langsung ditanggapi.
“Tidak lah benar mengambil untung dari musibah” tegasnya di platform X. Ia memastikan layanan Starlink untuk korban banjir di Indonesia digratiskan hingga akhir Desember 2025 sebagai bentuk solidaritas.
BACA JUGA:Kayu Gelondongan Berserakan di Lokasi Banjir Sumatra, Pakar IPB Bilang Ada Jejak Tangan Manusia
Wamen Komdigi Nezar Patria yang meninjau posko bencana juga menegaskan hal serupa. Menurutnya semua Starlink yang dipasang pemerintah harus bisa diakses tanpa biaya.
“Kalau yang ada di posko… itu gratis. Kecuali milik pribadi itu kita tidak ngerti” ujarnya.
Pemerintah meminta warga segera melapor bila menemukan pungutan apa pun terhadap layanan yang disediakan negara. Investigasi lapangan direncanakan untuk memastikan apakah pungutan itu berasal dari oknum, pihak ketiga, atau sekadar salah paham di tengah situasi darurat.
Syamsu mengingatkan pentingnya transparansi agar layanan digital darurat tidak diselewengkan. Ia menegaskan perlunya kerja sama semua pihak untuk menjaga integritas bantuan, mengutamakan gotong royong, dan memastikan komunikasi bagi warga terdampak bisa pulih secepatnya.