JAKARTA, PostingNews.id — Di tengah gaduh soal efektivitas program makan bergizi gratis, ICW kembali datang membawa buntelan temuan yang bikin alis naik satu-satu. Rupanya, selain persoalan teknis di lapangan, ada pula persoalan “siapa di balik dapur” yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari hasil obrolan panjang ICW dengan dokumen-dokumen di lapangan, ternyata ada 28 yayasan yang mengurusi MBG tetapi punya benang merah dengan partai politik.
Peneliti ICW, Seira Tamara, menyebut temuan ini bukan bermula dari niat mencari yang berbau politik. Mereka hanya menelusuri 102 yayasan secara acak dalam periode Oktober sampai November 2025 dan fakta-fakta itu muncul sendiri ke permukaan.
“Berbicara soal individunya itu ada sekitar 43. Kenapa individunya jumlahnya lebih banyak? Karena di satu yayasan itu bisa jadi ada lebih dari satu individu yang punya afiliasi terhadap partai politik,” kata Seira di kantor ICW, Jakarta, Selasa 25 November 2025.
ICW kemudian mencoba mencari pola. Afiliasi yayasan dengan parpol diketahui dari kepemilikan yayasan oleh pengurus parpol, anggota partai, atau tokoh-tokoh yang pernah diusung parpol tertentu dalam kontestasi pileg. Alur ceritanya sederhana. Di satu sisi, pemerintah ingin program makan gratis berjalan mulus. Di sisi lain, ternyata yayasan pengelolanya justru punya kabel politik ke mana-mana.
BACA JUGA:ICW Bongkar Tiga Yayasan MBG Ternyata Diisi Eks Koruptor, Kok Bisa Nyasar ke Program Negara?
“Partai Gerindra, partai yang juga didirikan oleh Presiden Prabowo adalah partai dengan jumlah terbanyak yang punya afiliasi di yayasan kepemilikan SPPG,” ujar Seira.
Pernyataan itu seperti memukul gong bahwa MBG, selain urusan isi perut, mulai menyerempet arena politik yang seringkali lebih berlemak.
ICW merinci Gerindra memiliki 7 yayasan terafiliasi, disusul PKS dengan 5 yayasan. PAN berada di urutan berikutnya dengan 4 yayasan, PDIP dan NasDem masing-masing 3 yayasan, PSI 2, Partai Berkarya 2, dan Hanura 2 yayasan. Sementara PPP, PKB, PBB, Partai Demokrat, dan Partai Swara Rakyat Indonesia masing-masing punya satu yayasan yang terhubung dengan kader atau mantan kader mereka.
Dalam daftar individu, tercatat ada 43 orang yang punya afiliasi politik, dan 4 di antaranya merupakan anggota DPR RI atau DPRD yang masih aktif menjabat.
BACA JUGA:Polri Kalah Gesit Sama Damkar, DPR Bilang Ini Alarm Bahaya
ICW memastikan data ini tidak mereka karang dari gosip. Data yayasan berasal dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Sementara identitas individu ditelusuri dari struktur resmi yayasan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Sisanya adalah verifikasi silang lewat catatan publik lain yang tersedia.
Dengan temuan ini, ICW seolah ingin mengingatkan bahwa makan bergizi gratis mestinya urusan nutrisi rakyat, bukan nutrisi politik bagi segelintir pihak. Namun, seperti biasa, drama baru tampaknya sedang menunggu di tikungan berikutnya.