POSTINGNEWS.ID — China kembali meningkatkan tensi di Asia Timur dengan mengerahkan kapal Penjaga Pantai dan drone militer untuk patroli di sekitar Kepulauan Senkaku.
Langkah itu muncul setelah Jepang menyatakan kesiapannya mengerahkan kekuatan militer bila China menyerang Taiwan.
Beijing menyebut operasi tersebut sebagai patroli penegakan hak di perairan yang mereka klaim sebagai Kepulauan Diaoyu.
BACA JUGA:Demi MBG, Pemerintah Gelontorkan Rp20 T untuk Bangun Peternakan Ayam Nasional
China menegaskan bahwa tindakan itu legal dan bertujuan menjaga kepentingan nasional.
Tokyo, di sisi lain, menganggap manuver itu sebagai ancaman terhadap kedaulatannya.
Penjaga Pantai China menyatakan formasi kapal 1307 memasuki wilayah yang mereka sebut perairan teritorial Diaoyu. “Ini adalah operasi patroli yang sah yang dilakukan oleh Penjaga Pantai China untuk menegakkan hak dan kepentingannya,” demikian pernyataan resmi yang dikutip Reuters.
Ketegangan terbaru ini muncul setelah PM Jepang Sanae Takaichi menyampaikan kepada parlemen bahwa Jepang dapat merespons secara militer bila China menyerang Taiwan.
Pernyataan itu memancing kemarahan Beijing dan memicu ancaman diplomatik balasan.
BACA JUGA:Soal Jokowi Gabung PSI, Kaesang Jawab Pakai Jurus Bapaknya: Tanya Beliau Saja
China menuntut Jepang menarik kembali pernyataan tersebut. Beijing menilai Jepang ikut mencampuri isu internal China, karena Taiwan dianggap sebagai wilayah yang harus “disatukan kembali”.
China tidak mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.
Masyarakat Taiwan selama ini menolak prospek diperintah China. Mereka memilih mempertahankan status quo tanpa deklarasi kemerdekaan resmi, namun tetap bersiap membela diri dari potensi invasi Beijing. Sikap ini membuat kawasan terus berada dalam ketidakpastian.
BACA JUGA:Pengamat: Polri Harus Berani Periksa Budi Arie dalam Kasus Judi Online
Tokyo menilai keamanan Taiwan berhubungan langsung dengan stabilitas regional. Pandangan ini membuat Jepang semakin memperkuat hubungan pertahanan dengan AS dan negara sekutu lain untuk mengantisipasi kemungkinan konflik di Selat Taiwan.