JAKARTA, PostingNews.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengumumkan rencana besar pemerintah untuk menaikkan anggaran program bedah rumah tak layak huni secara signifikan pada tahun 2026. Program yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS itu akan diperluas hingga hampir delapan kali lipat dari alokasi tahun ini.
Jika pada 2025 pemerintah hanya menargetkan 45 ribu unit rumah, maka tahun depan jumlahnya akan melonjak menjadi 400 ribu unit.
Maruarar, atau yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program ini menyasar masyarakat miskin yang selama ini belum memiliki hunian layak. Dari total anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 10,89 triliun pada tahun depan, sekitar Rp 8,1 triliun atau 80 persen diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki rumah rakyat miskin.
“Program BSPS itu tahun depan naiknya sekitar delapan kali lipat dari tahun ini, luar biasa kenaikannya,” ujar Ara saat meninjau proyek Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kejaksaan Tinggi Yogyakarta di Bantul, Jumat malam 7 November 2025.
BACA JUGA:Muzani: Tak Ada Lagi Dosa Hukum Soeharto, Pemerintah Bebas Beri Gelar Pahlawan
Dengan lonjakan alokasi anggaran tersebut, Ara menyebut Presiden Prabowo tidak berbicara tentang efisiensi seperti biasanya, melainkan menekankan keberpihakan kepada masyarakat kecil. “Kebijakan (menambah anggaran bedah rumah) ini politik anggaran yang berpihak. Untuk rakyat miskin, Presiden tidak bicara efisiensi,” kata Ara.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah, saat ini ada sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta lainnya masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Pemerintah Prabowo, lanjutnya, ingin memperbanyak pembangunan rumah subsidi sekaligus mempercepat perbaikan rumah-rumah yang tidak layak tersebut.
“Anggaran rumah subsidi juga sudah dinaikkan luar biasa oleh Presiden, jika biasanya hanya bangun 200-220 ribu unit per tahun, tapi sekarang naik jadi 350 ribu unit per tahun,” ucapnya.
Selain memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat miskin, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong roda ekonomi di tingkat bawah. Menurut Ara, pembangunan satu unit rumah subsidi saja bisa melibatkan empat sampai lima pekerja, sehingga program tersebut turut membuka lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.
BACA JUGA:Titiek Soeharto Sebut Polri Ikut Perbaiki Pendidikan: Terima Kasih Kapolri
Terkait usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar luas rumah subsidi ditambah, Ara mengatakan pihaknya masih melakukan kajian. Purbaya sempat mengusulkan agar rumah subsidi diperluas dari ukuran 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen. Ara menyebut rencana itu masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.
“Nanti kami akan lihat anggarannya. Dukungan kementerian seperti apa,” kata dia. Ia menambahkan, usulan itu bisa direalisasikan apabila pendanaan mencukupi, mengingat perluasan rumah juga akan berpengaruh terhadap biaya pembangunan.
Selain mempercepat program bedah rumah dan rumah subsidi untuk masyarakat miskin, Maruarar menegaskan kementeriannya juga memperhatikan kebutuhan aparatur sipil negara. Ia mencontohkan pembangunan rumah susun untuk ASN Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang dinilai sudah sesuai standar dan bisa dijadikan contoh.
“Seperti Rusun ASN Kejati DI Yogyakarta ini, sudah dibangun dengan baik dan berkualitas dan bisa menjadi contoh yang bagus,” katanya.