“Kalau hanya satu tempat, bisa kita anggap kelalaian dapur. Tapi kalau banyak daerah sekaligus dengan pola yang sama, tentu harus diusut lebih jauh. Ada dua kemungkinan: sistem distribusi yang buruk atau ada unsur kesengajaan,” ujar Dr. Ratna Kusuma, pakar kesehatan masyarakat UI.
Sementara itu, analis politik Aditya Rahman menilai isu sabotase memang tidak bisa diabaikan.
“Program MBG adalah simbol pemerintahan Prabowo. Kalau terus dihantam isu keracunan, otomatis publik akan melihat Presiden gagal menepati janji. Itu keuntungan besar bagi lawan politik,” katanya.
Reaksi Publik dan Media Sosial
Di media sosial, wacana ini memanas. Banyak warganet mendukung penuh MBG di awal, namun kini kecewa berat.
“Harusnya bikin sehat, malah bikin sakit. Anak-anak jadi korban,” tulis akun @AndiPratama di X.
Sebagian lain mencurigai adanya permainan anggaran. “Kalau dananya besar tapi kualitas makanan buruk, jelas ada yang bancakan,” tulis akun Facebook bernama Dewi.
Di sisi lain, ada pula suara yang menduga kuat adanya sabotase. “Masa iya bisa keracunan massal di banyak daerah sekaligus? Kayaknya ada yang sengaja bikin rusak program ini,” komentar akun Instagram @politiknesia.
Pemerintah Diminta Transparan
Di tengah kontroversi ini, desakan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh semakin menguat. Publik menilai transparansi adalah kunci untuk menjawab teka-teki: apakah kasus ini murni salah kelola atau ada aktor politik yang sengaja bermain di balik layar.
Audit itu perlu mencakup:
Rantai distribusi makanan dari penyedia ke sekolah.
Mekanisme pengawasan kualitas dan keamanan pangan.
Transparansi penggunaan anggaran MBG.
“Kalau semua dibuka ke publik, barulah jelas apakah ini kesalahan teknis atau sabotase. Yang jelas, anak-anak jangan dijadikan korban politik,” tegas Dr. Ratna.
BACA JUGA:Begini Cara BGN Verifikasi Dapur MBG, Meski Nyatanya Banyak yang Fiktif