POSTINGNEWS.ID --- Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan penuh dalam mengawal program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski baru pulang dari lawatan luar negeri selama sepekan, Prabowo langsung bergerak cepat merespons laporan dugaan keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Prabowo menegaskan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta sejumlah pejabat terkait untuk membahas secara rinci penyebab kasus ini.
“Saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo, Sabtu (27/9).
BACA JUGA:BGN Wajibkan Sertifikat Higienis untuk Dapur MBG, Buka 60 Ribu Lowongan Chef Lokal
Program Prioritas yang Sentuh Langsung Masyarakat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah saat ini. Skema ini menyasar puluhan juta anak sekolah serta kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi.
Tujuannya jelas: menekan angka malnutrisi, memperbaiki kualitas gizi, sekaligus mendukung generasi muda Indonesia agar tumbuh sehat dan produktif.
Namun, dalam implementasinya, program besar ini tak lepas dari hambatan. Dugaan keracunan yang muncul belakangan menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani agar kepercayaan publik tidak luntur.
BACA JUGA:BGN Akui Salah soal Kasus Keracunan Massal MBG, Janji Tanggung Biaya Korban dan Perketat SOP
Prabowo: Tantangan Wajar, Solusi Harus Segera
Prabowo mengakui bahwa program berskala nasional dengan cakupan jutaan penerima manfaat pasti akan menemui kendala.
“Untuk memberi makan sekian juta, pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan sikap realistis sekaligus optimistis. Bagi Prabowo, hambatan adalah hal wajar, tetapi pemerintah tidak boleh berhenti mencari solusi. Transparansi dan tindakan cepat menjadi kunci menjaga keberlangsungan program MBG.
Fokus pada Evaluasi dan Perbaikan
Rencana pemanggilan Kepala BGN menjadi langkah awal evaluasi serius pemerintah. Diskusi ini diharapkan membongkar penyebab dugaan keracunan, mulai dari rantai distribusi makanan, kualitas bahan baku, hingga proses penyajian di lapangan.
Selain evaluasi, pemerintah juga dituntut menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, melibatkan dinas kesehatan daerah, sekolah, hingga komunitas masyarakat. Dengan begitu, potensi masalah serupa bisa dicegah sejak dini.