POSTINGNEWS.ID --- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai terobosan besar pemerintah untuk memastikan setiap anak sekolah mendapatkan asupan sehat tanpa biaya. Namun, sederet kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat bertanya-tanya: apakah program ini benar-benar siap dijalankan?
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa masalah utama terletak pada minimnya sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta lemahnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan di lapangan.
Fakta Mengejutkan: 8.549 Dapur Belum Bersertifikasi
SLHS sejatinya menjadi fondasi penting dalam memastikan makanan aman dikonsumsi. Dokumen resmi dari Kementerian Kesehatan ini berfungsi sebagai bukti bahwa dapur pengelola makanan sudah memenuhi standar baku mutu pangan olahan dan pangan siap saji.
BACA JUGA:TEGAS! Prabowo Minta MBG Sediakan Menu Telur Rebus dan Ceplok, Apa Alasannya?
Namun realitanya jauh dari harapan. Per 22 September 2025, dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 dapur yang sudah memiliki SLHS. Artinya, 8.549 dapur masih beroperasi tanpa sertifikasi yang seharusnya wajib.
“SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan. Ini contoh nyata bahwa program tidak bisa berdiri sendiri tanpa koordinasi lintas kementerian,” tegas Qodari.
SOP Ada, Tapi Banyak yang Tidak Jalan
Selain sertifikasi, persoalan lain yang bikin geleng-geleng kepala adalah penerapan SOP keamanan pangan. Berdasarkan catatan Kemenkes, dari total 1.379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 413 yang sudah memiliki SOP. Ironisnya, dari jumlah itu, hanya 312 SPPG yang benar-benar menjalankannya.
“Kalau mau mengatasi masalah ini, SOP keamanan pangan bukan hanya harus ada, tapi juga wajib dijalankan,” ujar Qodari.
BACA JUGA:Viral Banyak Siswa Keracunan MBG, Ternyata Guru SD di Ketapang Juga Ada yang Kena
Peran BPOM dan BGN: Regulasi Sudah Ada, Tapi...
Qodari juga menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPOM dalam menetapkan regulasi prasyarat penyelenggaraan MBG. Aturan sudah ada, namun tantangan sebenarnya ada pada pengawasan dan kepatuhan.
“Hasil koordinasi menunjukkan regulasi sudah diterbitkan, tapi PR besarnya adalah bagaimana memastikan pengawasan berjalan dan semua pihak benar-benar patuh,” jelasnya.
Fakta BPOM: Dapur Baru Lebih Rentan Keracunan
Yang lebih mengejutkan, data BPOM menemukan bahwa sembilan dari sepuluh kasus keracunan yang terjadi pada Agustus–September 2025 berasal dari dapur yang baru beroperasi kurang dari satu bulan.
Qodari bahkan menyamakan situasi ini dengan istilah dalam dunia penerbangan, “Critical Eleven”, atau sebelas menit pertama dan terakhir dalam penerbangan yang dianggap paling rawan. Bedanya, untuk MBG, periode kritis ini disebutnya sebagai “Critical One Month”.
“Data menunjukkan, 9 dari 10 laporan keracunan datang dari SPPG yang baru beroperasi di bawah 30 hari. Jadi, bulan pertama itu betul-betul masa rawan,” ujarnya.