JAKARTA, PostingNews.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buru-buru meluruskan kabar yang bikin gaduh soal sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap pembentukan tim investigasi independen. Menurutnya, presiden sama sekali tidak pernah bilang setuju.
Kabar itu pertama kali dilempar Gerakan Nurani Bangsa (GNB) usai audiensi dengan Prabowo pada 11 September 2025. Mereka mengklaim presiden sepakat bikin tim independen. Tapi versi Istana, klaim itu kelewat jauh.
Kepada anggota GNB, Prabowo hanya menyebut proses investigasi sedang berjalan. “Kami luruskan presiden tidak pernah menyampaikan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 19 September 2025.
Prasetyo menegaskan, pemerintah tetap menghormati tim penyelidik non-yudisial independen yang dipimpin Komnas HAM. Negara kasih ruang penuh agar tim itu kerja, tapi kalau ada jalan buntu, pemerintah siap turun tangan.
BACA JUGA:Prabowo Sulap IKN Jadi Ibu Kota Politik di 2028, ASN Siap-Siap Boyongan Massal
Sikap tegas Prabowo sebelumnya juga sudah disampaikan Menko Polhukam, Yusril Ihza Mahendra. “Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, presiden mengatakan tidak perlu dibentuk,” ucap Yusril di Istana, 17 September 2025.
Yusril mengakui, usulan pembentukan tim independen itu awalnya datang dari GNB. Menurut dia, Prabowo memang bilang usulan itu bagus dan masuk akal. Tapi, setelah dipikir-pikir, Prabowo menegaskan tak ada kebutuhan bikin tim baru. Semua pengusutan kerusuhan demo Agustus diserahkan ke Komnas HAM.
Padahal, saat sowan ke Istana, GNB yang berisi ulama dan cendekiawan sempat mendesak pembentukan tim investigasi independen. Amnesty International Indonesia lewat Lukman Hakim Saifuddin juga mendorong hal serupa, demi mengusut tuntas kerusuhan akhir Agustus.
Kerusuhan itu bermula dari protes masyarakat menentang kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang tembus Rp100 juta di tengah kebijakan pemangkasan anggaran.
Demo makin panas setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Amarah publik pun pecah: fasilitas umum rusak, rumah anggota DPR dijarah, dan 10 nyawa melayang.
Singkatnya, Prabowo memilih jalur hemat energi. Alih-alih bikin tim investigasi baru yang ribet dan bisa jadi makin politis, ia lempar bola ke Komnas HAM. Pertanyaannya, apakah publik puas dengan “jalan pintas” ini, atau justru makin curiga kalau negara sedang mengulur waktu?