JAKARTA, PostingNews.id – Menko Polkam baru, Djamari Chaniago, langsung tancap gas di hari pertamanya. Ia menggelar rapat perdana dengan para deputi Kemenko Polkam pada Rabu, 17 September 2025, sambil membedah warisan Budi Gunawan berupa tumpukan desk penindakan yang dulu jadi ciri khas kantor ini.
“Yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat,” kata Djamari usai rapat di kantornya, Jakarta Pusat.
Menurutnya, semua desk itu memang sudah memberi kontribusi. Tapi soal nasibnya—mau dipertahankan, dipangkas, atau dirombak—Djamari belum mau pasang stempel final.
Ia menambahkan, Kemenko Polkam di bawah kendalinya akan direvitalisasi, meski konsep detailnya masih ia simpan rapat-rapat.
BACA JUGA:Angga Raka Prabowo Koleksi 3 Jabatan dari Wamen hingga Komut Telkom, Istana: Akan Dievaluasi
Sebelum Djamari, Budi Gunawan membangun Kemenko Polkam dengan banyak desk khusus: dari karhutla, narkoba, korupsi, hingga perlindungan pekerja migran. Isinya campur-campur, melibatkan berbagai instansi, dengan tugas yang juga berlapis: mulai dari penyitaan barang ilegal sampai penanggulangan bencana.
Sekarang, PR Djamari adalah membuktikan apakah model “desk-desk” warisan lama ini akan terus jadi mesin kerja Kemenko Polkam, atau justru bikin gedung itu mirip co-working space dengan banyak meja tanpa arah.
Profil Singkat Djamari Chaniago
Djamari Chaniago bukan nama baru di lingkar elite militer Indonesia. Ia adalah purnawirawan TNI dengan karier panjang yang penuh catatan strategis. Lulusan Akabri 1971 ini satu angkatan di atas Prabowo Subianto dan Sjafrie Sjamsoeddin yang menamatkan pendidikan militernya pada 1974.
Djamari menutup masa dinas militernya dengan pangkat Letnan Jenderal dan berasal dari kesatuan Infanteri—Baret Hijau Kostrad. Kariernya menanjak cepat sejak dipercaya memimpin Kodam III/Siliwangi pada 1997–1998. Setahun berikutnya ia naik posisi menjadi Panglima Kostrad (1998–1999), menggantikan Johny Lumintang yang kala itu menggantikan Prabowo.
BACA JUGA:Dulu Ikut Mendepak Sambo, Sekarang Dofiri Disuruh Rapikan Rumah Besar Polri
Salah satu momen penting dalam jejak militernya adalah ketika ia duduk di kursi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bersama sejumlah jenderal kawakan seperti Subagyo Hadisiswoyo, Fachrul Razi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Agum Gumelar. DKP inilah yang memutuskan Prabowo terbukti terlibat dalam operasi penculikan aktivis 1997–1998, dan berujung pada pemecatannya dari ABRI tahun 1998.
Setelah itu, Djamari dipercaya mengisi beberapa jabatan strategis lain: Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1999–2000) dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 2000–2004. Dengan rekam jejak panjang di lingkaran top level militer, Djamari jelas punya modal kuat untuk memainkan peran di panggung politik-keamanan hari ini.
Usai pensiun, ia tak benar-benar meninggalkan ruang publik. Pada 2015, Djamari didapuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang, menunjukkan peralihannya dari dunia militer ke ranah bisnis strategis.