JAKARTA, PostingNews.id – Di tengah sorotan publik yang masih panas karena demonstrasi, 10 korban jiwa, dan kasus RUU tunjangan Dewan yang menanjak lebih cepat dari upah rakyat, pemerintah melempar bola baru, yakni merevisi Undang-Undang Pemilu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan Presiden Prabowo ingin memperbaiki wajah sistem politik Indonesia. Wajah yang selama ini katanya terlalu sering dihiasi oleh artis, saudagar, dan mereka yang ramah kamera tapi kadang gagap pas sidang.
“Tidak hanya orang-orang yang punya uang, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Agustus 2025.
Menurut Yusril, kualitas anggota DPR saat ini mengundang kritik. Walau tidak menyebut siapa atau dari partai mana, sentilannya cukup menyengat. Katanya, banyak orang cakap malah tersisih, mungkin karena enggan ikut lomba baliho atau perang “cuan siapa lebih dulu habis”.
BACA JUGA:Protes 17+8 Menggema, Yusril Janji Pemerintah Tak Akan Tuli
Lebih lanjut, revisi UU Pemilu ini disebut-sebut juga karena putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu poin pentingnya: hapus ambang batas. Artinya, peluang partai-partai kecil atau figur alternatif bisa lebih terbuka. Yah, semoga bukan hanya berubah sistemnya, tapi juga isinya.
Yusril sendiri sedang dikirim Prabowo untuk “menelaah keputusan MK.” Soal teknisnya, silakan tanya Tito Karnavian, katanya. Sebab urusan UU Pemilu tak cukup hanya dipegang satu tangan, walau tangan itu bergelar profesor.
RUU Perampasan Aset, Masuk Prolegnas atau Masuk Laci Lagi?
Selain pemilu, Prabowo juga, katanya, cukup galau soal koruptor. Ia berkali-kali mendorong RUU Perampasan Aset segera dibahas. Saat ini, Menkumham Supratman Andi Aqtas dan Yusril sudah melempar sinyal ingin memasukkannya ke Prolegnas 2025–2026. Tapi, seperti biasa, masih menunggu DPR mau ambil inisiatif atau nunggu ditegur rakyat lagi?
Penting dicatat, manuver ini muncul bukan di ruang hampa. Masyarakat sudah turun ke jalan sejak 25 Agustus 2025, menuntut banyak hal. Dari batalnya kenaikan tunjangan DPR, sampai pembelaan atas Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas dilindas Rantis Brimob. Sepuluh orang kini jadi korban jiwa dalam aksi yang terus bergulir sampai September.
Dari jalan raya ke lini masa, lahirlah Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Di antara poin-poin yang ramai digaungkan, dua paling menonjol adalah:
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, bukan hanya buat pajangan;
- Reformasi partai politik, karena banyak yang merasa partai lebih seperti klub eksklusif ketimbang rumah aspirasi.
Publik tentu bertanya apakah revisi UU Pemilu dan wacana pengesahan RUU Perampasan Aset ini bakal sungguhan atau cuma semacam pengalih isu? Yusril bilang ini bagian dari tekad Prabowo untuk reformasi. Tapi rakyat, yang sudah capek dibohongi janji, tentu tak mau lagi puas hanya dengan wacana manis dan konferensi pers elegan.