JAKARTA, PostingNews.id – Gelombang massa mulai menggulung ke depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025. Dari pelajar, buruh, hingga elemen masyarakat sipil, ribuan orang memadati area parlemen dengan semangat menyala.
Lautan manusia itu hadir dengan bendera, spanduk, dan pekikan tuntutan, menandai dimulainya salah satu aksi terbesar tahun ini. Namun, meski tensi massa meninggi, arus lalu lintas menuju Slipi masih berjalan normal.
Sejak pagi tadi, barisan massa terus berdatangan menggunakan motor, mobil, hingga truk komando yang berhenti tepat di depan Gedung DPR. Seragam hitam, merah, dan biru mendominasi lautan manusia.
Bendera Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkibar gagah di antara kerumunan. Mobil komando yang memikul pengeras suara sudah terparkir rapi, meski orasi belum diletupkan. Sebagian massa memilih berteduh, menunggu aba-aba, sementara bayang-bayang panas Jakarta menguap di udara.
Namun, denyut perlawanan ini tak hanya mengguncang ibu kota. Gelombang aksi serentak dijadwalkan meletup di 13 kota industri besar: mulai Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, hingga daerah lain.
Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan 64 serikat buruh tingkat nasional dan 9 organisasi masyarakat siap turun ke jalan. Di Jakarta, estimasi massa mencapai 5.000 hingga 10.000 orang.
Tak datang dengan tangan kosong, para buruh dan elemen masyarakat sipil menyodorkan enam tuntutan utama yang mengguncang DPR dan pemerintah. Sorotan tajam diarahkan pada kesejahteraan buruh: hapus sistem outsourcing, hentikan PHK masal, dan tuntut kenaikan upah minimum 8,5–10 persen pada 2026.
Namun bukan hanya soal perut, politik ikut dibawa ke medan perang. Massa mendesak revisi UU Pemilu dan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset—dua instrumen hukum yang dianggap kunci kesejahteraan publik.
Tak mau kecolongan, 4.531 personel gabungan Polri dan TNI digelar untuk mengawal demo. Polisi menyiapkan langkah rekayasa lalu lintas, bahkan rencana darurat jika massa nekat menyerbu Tol Dalam Kota. “Jika ada pergerakan massa ke ruas tol, arus kendaraan akan langsung dialihkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto angkat suara. Melalui Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto, pemerintah menegaskan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dijamin, tapi peringatan keras dilayangkan agar jangan gampang terprovokasi hoaks dan agitasi pihak-pihak gelap. Aries menyorot fenomena penyebaran kabar palsu yang kini makin masif akibat peran kecerdasan buatan (AI).
“Cek sumber berita, jangan mudah terprovokasi, apalagi sampai melakukan kekerasan,” pesan Aries. Dia mengingatkan, ada kelompok tertentu yang sengaja mengail di air keruh untuk memecah persatuan dan menahan laju pembangunan Indonesia.
“Indonesia akan maju hanya dengan satu kunci, bersatu. Jangan biarkan bangsa ini digiring ke jurang perpecahan,” katanya.