Porsi pembayaran bunga utang yang kian besar bisa menyempitkan ruang fiskal pemerintah.
Akibatnya, alokasi belanja yang diarahkan untuk mendukung kesejahteraan rakyat berpotensi tertekan.
"Pemerintah menghargai perhatian fraksi PKB dan PKS mengenai realisasi belanja pembayaran bunga utang 2024 yang mencapai Rp 488,4 triliun," sambung Sri Mulyani.
BACA JUGA:3 Cara Me Time Prilly Latuconsina, Ternyata Dimulai dari Kamar Mandi
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa risiko-risiko yang berhubungan dengan utang akan terus dikawal.
Fluktuasi suku bunga, perubahan nilai tukar, hingga risiko pembiayaan ulang menjadi perhatian utama.
Upaya mitigasi akan dilakukan agar risiko tetap di level aman untuk jangka pendek maupun menengah.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyinggung perlunya penguatan pasar keuangan.
BACA JUGA:5 Drakor Bergenre Thriller Tayang Juli 2025, Plot Twist-nya di Luar Nurul!
Menurutnya, pendalaman pasar uang dan pasar obligasi domestik masih memerlukan dukungan.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah, otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku industri keuangan nasional.
"Meskipun demikian, pekerjaan rumah untuk pendalaman pasar uang dan pasar obligasi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Ini berarti kita harus bekerja dengan otoritas moneter OJK dan industri keuangan," kata Sri Mulyani.
Penguatan sektor keuangan diharapkan bisa memperluas akses pembiayaan negara dengan lebih efisien.