JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik deklarasi dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024.
Hasto menilai langkah tersebut bisa menyalahi undang-undang.
Sebelumnya, Ganjarian Spartan DKI Jakarta telah melaporkan koalisi pendukung Prabowo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI karena dianggap melanggar aturan terkait penggunaan museum untuk kegiatan politik.
Deklarasi dukungan Golkar dan PAN tersebut diadakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Ahad (13/8) lalu.
Hasto mengaku menyayangkan hal tersebut.
BACA JUGA: Tragedi Menegangkan Sebelum Tenggelamnya Kapal Titanic: 'Ironi Kegagalan di Tengah Kemegahan'
Menurut dia, parpol harus patuh terhadap aturan yang berlaku.
"Dalam proses saja sudah melanggar undang-undang," ujar Hasto, Kamis (17/8).
Prinsip berpolitik, kata dia, juga harus sesuai aturan main.
Hasto menilai setiap calon presiden harus menghormati dan menjalankan konstitusi serta perundang-undangan.
"Apalagi di situ menegaskan ingin berkuasa," kata Hasto.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi juga ia nilai sebagai tempat untuk memelihara semangat kemerdekaan dan berkeadaban yang tinggi, bukan untuk kepentingan politik praktis.
Hasto juga menghormati laporan relawan Ganjar terhadap Bawaslu.
Ia berharap agar insiden semacam ini tidak terulang.
Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menjelaskan bahwa laporan tersebut adalah terkait dugaan penggunaan museum untuk kegiatan politik.
Karena itu mereka lalu melaporkan ke Bawaslu.
BACA JUGA: Cek Makna Filosofis Baju Adat Tanimbar, Dikenakan Presiden Jokowi Saat Sidang Tahunan MPR RI
"(ada) dugaan pelanggaran penggunaan museum untuk kegiatan politik," ungkap dia, Rabu (16/8) kemarin.
Kategori :