JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa utang Indonesia kepada Dana Moneter International (IMF) telah terbayar lunas.
Bahlil juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2009-2014) yang berhasil menghapus utang Indonesia dengan lembaga keuangan internasional tersebut.
"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum pak Jokowi, yaitu di zamannya pak SBY," kata Bahlil, Sabtu (1/7).
Menurut penilaian pemerintahan SBY , IMF serupa dengan lintah darat yang melekat pada tubuh manusia.
Bahlil sepakat dengan pernyataan pemerintahan SBY yang menganggap IMF sebagai lintah darat.
Menurutnya, banyak kebijakan ekonomi IMF yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.
Salah satu contohnya adalah saat krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998.
Bahlil mengungkapkan bahwa rekomendasi IMF pada saat itu justru memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Bahlil memberikan tanggapannya terkait usulan terbaru IMF yang meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus pembatasan ekspor komoditas yang dinilai merugikan dalam dan luar negeri.
Menurut Bahlil, banyak paket kebijakan IMF yang tidak sesuai dengan kondisi negara.
Dia menyatakan bahwa dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, prioritas negara adalah hilirisasi.
"Hilirisasi akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin," tegas Bahlil.
Dalam sebuah laporan yang berjudul IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, IMF meminta pemerintah untuk secara bertahap mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor komoditas dan melakukan analisis cost-benefit secara berkala terhadap kebijakan tersebut.
Bahlil berpendapat bahwa jika pemerintah terus melakukan ekspor komoditas, akan terjadi pengiriman jutaan bahan baku ke luar negeri tanpa memperhatikan pengelolaan lingkungan, hilangnya lapangan kerja, dan nilai tambah.
Menurutnya, ini merupakan standar ganda yang diterapkan IMF, karena negara-negara lain melarang ekspor dalam situasi yang sama.
Bahlil menyinggung larangan AS terhadap ekspor chip semikonduktor ke China sebagai contoh standar ganda IMF.
Dia menyatakan bahwa larangan ekspor akan tetap dilakukan oleh Indonesia, dan jika IMF ingin membawa masalah ini ke World Trade Organization (WTO), ia mempersilakan.
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki hak untuk mengambil kebijakan yang dianggap benar.
"Masa orang lain boleh, kita tidak boleh, yang benar saja. Negara ini sudah merdeka,” ketus Bahlil.
Kategori :