JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mempertanyakan perkembangan kasus transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sempat gempar.
Sebab, kasus yang sebelumnya diungkap oleh Mahfud MD ini mendadak landai yang disebut-sebut sudah beres.
"Publik wajib mengawasi kasus ini lewat perkembangan berbagai platform. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu," kata Sahroni, kepada wartawan di Senayan, Rabu, 15 Maret 2023.
BACA JUGA:Bukti Kuat Mahfud MD Soal Transaksi Gelap Rp 300 T di Kemenkeu: 'Saya Dapat Laporan Pagi Tadi'
Sahroni pun meminta para pengungkap untuk mengusut kasus tersebut dan membuka secara terang-terangan ke publik jika memang sudah beres.
"Publik sudah terlanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik," tegasnya.
Ia kemudian memperingatkan agar kasus yang sudah mendapat perhatian besar dari publik ini tak berhenti begitu saja. Oleh sebab itu, menurutnya, perlu penyampaian informasi benar-benar akurat.
"Dua hal yang saya soroti dari temuan besar ini. Pertama, jangan sampai karena terlanjur mendapat perhatian yang begitu besar, kasus ini jadi seakan-akan dihentikan tidak ada penjelasan yang jelas," ucapnya.
"Kedua, lebih mengerikan lagi kalau ternyata kasus ini jadi sekedar fitnah akibat informasi awal yang kurang akurat. Sebab efek dari narasi ini telah berimbas langsung kepada suatu lembaga," lanjut Sahroni menandaskan.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD adalah pihak yang pertama kali mengungkap transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 T (triliun) di lingkungan Kementerian Keuangan," ungkap Mahfud MD.
Transaksi jumbo itu dikatakan Mahfud MD sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai.
BACA JUGA:Mahfud MD Bongkar Dana Janggal Rp 300 T di Kemenkeu, DPR: 'Itu Sudah Lama, Pemerintah Diam Saja'
"Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini,” katanya.