Ngaku Siap Kuasai Senayan, Partai Ummat Andalkan AI karena Trauma Pemilu 2024 Belum Hilang

JAKARTA, PostingNews.id — Partai Ummat tampaknya belum move on dari pengalaman pahit Pemilu 2024. Alih-alih sekadar evaluasi biasa, partai ini kini memilih jalan yang agak futuristik, memanggil kecerdasan buatan untuk bantu mereka bertahan hidup, bahkan kalau bisa sekalian menembus Senayan di 2029.

Ketua Umum Ridho Rahmadi blak-blakan mengakui masalah lama mereka bukan soal ideologi atau massa, tapi urusan yang lebih teknis dan cukup memalukan, data.

“Kendala utama kami di Pemilu sebelumnya terletak pada proses input data internal yang masih semi-analog, di mana kesalahan satu variabel saja bisa menyebabkan status TMS tidak memenuhi syarat,” kata Ridho di Yogyakarta, Minggu, 3 Mei 2026.

Masalahnya bukan sepele. Satu KTP saja punya 8 sampai 12 variabel yang harus dimasukkan manual. Bayangin kalau ribuan data harus diinput satu per satu. Salah satu angka saja, bye-bye verifikasi.

Dari situ, Partai Ummat sadar mereka kalah bukan cuma di politik, tapi juga di keyboard.

Makanya sekarang mereka banting setir. Sistem manual yang rawan error itu pelan-pelan diganti dengan teknologi berbasis AI. Tujuannya simpel, biar data nggak lagi jadi jebakan batman di fase administrasi.

“Kami sudah mulai, sudah menggunakan, dan sudah jalan. Tapi kami ingin lebih masifkan AI ini dalam bentuk sistem yang lebih terintegrasi,” ujar Ridho.

Ambisi mereka juga nggak setengah-setengah. Targetnya jelas, lolos dulu sebagai peserta Pemilu, baru kemudian bicara kursi di DPR. AI bukan cuma dipakai buat urusan data, tapi juga bakal masuk ke dapur kampanye digital.

Mulai dari membaca sentimen publik sampai mengatur strategi konten di media sosial, semua mau disentuh teknologi. Tapi Ridho tetap kasih rem, jangan sampai AI jadi bos baru di partai.

Bagi mereka, AI itu alat bantu, bukan pengganti manusia.

Di atas kertas, langkah ini terdengar modern. Apalagi mereka punya modal 21 kursi tingkat kabupaten dan kota dari Pemilu 2024 yang dijadikan bahan belajar. Kader-kader juga mulai digembleng lewat bimbingan teknis biar nggak lagi gagap teknologi.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat memastikan satu hal yang dulu juga sempat jadi masalah klasik partai baru, konflik internal.

“Kami semakin optimistis menyusul terbitnya SK Pengesahan Kepengurusan DPP periode 2025 sampai 2030 dari Kementerian Hukum akhir April lalu,” kata Taufik.

Dengan kata lain, mereka merasa sudah beres di dalam, tinggal beresin yang di luar.