WFH Tiap Kamis Jalan Terus, Dedi Klaim Kinerja ASN Jabar Tak Terganggu

JAKARTA, PostingNews.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara di wilayahnya bukan sekadar eksperimen. Skema WFH yang diterapkan setiap Kamis itu disebut sudah berjalan lama dan dinilai efektif menjaga kinerja birokrasi.

Dedi menegaskan, ukuran kerja ASN tidak lagi semata soal hadir di kantor, melainkan hasil nyata yang bisa dilihat dari capaian program dan realisasi anggaran. Ia bahkan mengklaim, performa keuangan daerah justru menunjukkan hasil yang melampaui target.

“Kami sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Senin, 30 Maret 2026.

Pernyataan ini muncul di tengah wacana pemerintah pusat yang tengah mengkaji penerapan WFH bagi ASN secara nasional. Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya penghematan anggaran, seiring tekanan harga energi global akibat konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Meski belum diumumkan resmi oleh pemerintah pusat, sejumlah daerah sudah lebih dulu menjalankan skema serupa. Jawa Barat menjadi salah satu yang paling awal menerapkannya.

BACA JUGA:1177 SM Jadi Titik Runtuh Dunia Kuno, Perang hingga Iklim Disebut Biang Kerok

Di balik pembelaannya terhadap WFH, Dedi juga menyinggung persoalan klasik birokrasi. Ia menilai struktur pemerintahan saat ini terlalu gemuk pada jabatan struktural, sementara tenaga yang benar-benar bekerja di lapangan justru terbatas.

“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibandingkan yang mengerjakan,” kata dia.

Menurutnya, pembenahan birokrasi harus diarahkan pada penguatan tenaga teknis yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik. Ia pun berencana memperbanyak sumber daya manusia yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan sekadar mengisi posisi struktural.

Di tengah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menggarap sejumlah agenda penting, mulai dari penyampaian laporan pertanggungjawaban hingga pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan beban kerja itu, Dedi seolah ingin menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja tak selalu berbanding lurus dengan penurunan kinerja.