Prabowo Sentil Pemda, Dikasih Dana Tapi Masih Ngemis ke Pusat

JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras ke pemerintah daerah yang dinilai kerap “berani” melawan pusat, tapi urusan dasar justru tak beres. Dalam sejumlah kasus, daerah disebut gagal menjalankan kewajibannya sendiri.

Prabowo menegaskan, selama ini pemerintah pusat justru sering turun tangan menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab daerah.

“Jangan nantang-nantang pemerintah pusat, banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi, tidak dilaksanakan,” kata Prabowo dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sesi diskusi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang berlangsung sejak Rabu malam, 18 Maret hingga Kamis dini hari. Dalam forum tersebut, Prabowo menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan dan pakar yang diundang.

Menurut dia, aliran dana dari pusat ke daerah sebenarnya sudah berjalan. Namun di lapangan, pembangunan yang seharusnya bisa dikerjakan daerah justru mandek, sampai akhirnya pusat harus turun tangan.

BACA JUGA:Dapur MBG Dibuka ke Publik, Prabowo Persilakan Warga Cek dan Komplain

Ia mencontohkan pembangunan jembatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun infrastruktur itu baru terealisasi setelah ditangani pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat Prabowo mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran daerah. Ia menyinggung dana desa hingga anggaran yang dikelola kepala daerah yang dinilai tak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ada dana desa, ke mana dananya? Bupati, dana gubernur ke mana?” ujarnya.

Tak hanya soal pembangunan, Prabowo juga menyoroti gaya belanja pemerintah daerah yang dianggap tidak efisien. Ia menyinggung pembelian fasilitas pejabat yang dinilai berlebihan, salah satunya mobil dinas dengan harga fantastis.

“Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar,” kata Prabowo.

Sorotan ini tak lepas dari polemik rencana pembelian mobil dinas mewah oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar. Rencana itu akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik publik.

BACA JUGA:Ngaku Kecanduan Berita, Prabowo Sebut Dirinya Begadang Demi Pantau Dunia

Rudy memastikan pembatalan tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah.