Busyro Muqoddas Sebut Kepemimpinan Prabowo Kehilangan Arah

BACA JUGA:Sinyal Harapan Nyala Lagi! Aceh Akhirnya 'Back Online' Setelah Dihantam Bencana, Telkomsel Sukses Pulihkan Jaringan 90%!

Pada program lumbung pangan, pemerintah melibatkan Kementerian Pertahanan dan membentuk batalyon teritorial pembangunan demi mendukung swasembada pangan dan energi. Dukungan militer dalam pembangunan Koperasi Merah Putih bahkan dinilai sebagai bentuk operasi militer selain perang.

Menurut Eko, pelibatan militer secara luas ini berdampak langsung pada melemahnya supremasi sipil dalam negara demokratis. Kewenangan pemerintah daerah ikut tergerus karena program dijalankan tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Ia mengingatkan risiko yang muncul ketika terjadi konflik atau penyimpangan di lapangan. “Bila terjadi konflik dan penyelewengan program, maka masyarakat langsung berhadapan dengan militer,” kata Eko.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, Masduki, menyatakan tidak ada satu pun negara yang berhasil keluar dari otoritarianisme menuju demokrasi dengan bertumpu pada militer. Ia mencontohkan Thailand dan Myanmar yang justru terjebak dalam kekuasaan junta.

Di Indonesia, menurut Masduki, bayang-bayang otoritarianisme Orde Baru mulai hidup kembali. Bahkan, sebagian masyarakat tampak bernostalgia dengan masa itu melalui slogan-slogan seperti piye kabare? iseh penak zamanku to?

Slogan semacam itu, kata Masduki, membangun kesan bahwa era Soeharto adalah masa paling ideal. Padahal, itu merupakan bentuk pembenaran terhadap sistem otoriter yang anti-demokrasi. “Demokrasi dan reformasi telah berhenti,” ujarnya.

BACA JUGA:Fakta Baru Pembunuhan Ibu Rumah Tangga di Serang, Polisi Temukan Puluhan Luka Tusukan!

Penggagas Forum Cik Di Tiro, gerakan masyarakat sipil yang menentang militerisme, menilai demokrasi Indonesia kini hanya berhenti pada prosedur. Substansi ditinggalkan. Pemilu tetap ada, hukum tetap berjalan, tetapi kekuasaan dikonsolidasikan secara perlahan.

Hasilnya adalah praktik otokratik legalisme. Sebuah model pemerintahan dengan pemimpin otoriter yang memanfaatkan prosedur hukum, undang-undang, dan berbagai produk hukum lainnya untuk menguatkan kekuasaan, mengendalikan masyarakat, serta melemahkan fungsi kontrol dalam negara yang seharusnya demokratis.