Gus Yahya Diincar Pemakzulan, PBNU Buru-buru Gelar Rapat Genting di Surabaya

JAKARTA, PostingNews.id – Kalau biasanya PBNU rapat bulanan berjalan adem ayem, akhir pekan ini suasananya berubah jadi seperti panggilan darurat keluarga besar yang lagi punya masalah serius. Para ketua pengurus wilayah se-Indonesia diminta hadir dalam rapat koordinasi yang digelar Sabtu malam, 22 November 2025, hanya sehari setelah munculnya permintaan agar Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari kursi ketua umum.

Dalam surat undangan bertanggal 21 November 2025, pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Novotel Samator, Surabaya. Surat itu diteken oleh Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Faisal Saimima. Amin sendiri belum menjawab panggilan dan pesan wartawan, namun undangan itu telah dibenarkan oleh Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif.

Samsul mengaku menerima undangan tersebut, meski dia belum bisa memastikan apakah rapat ini bagian dari buntut pemakzulan terhadap Gus Yahya sebagaimana diputuskan oleh Harian Syuriyah PBNU. Ia menyebut rapat koordinasi semacam itu sebenarnya rutin dilakukan setiap bulan. "Saya tidak tahu yang akan dibicarakan nanti isinya seperti apa," ujarnya kepada wartawan pada Sabtu, hari ini.

Sebelumnya, rapat harian Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025, memutuskan untuk meminta Yahya mundur dari jabatan ketua umum. Dalam risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar tertulis bahwa Yahya diberi waktu tiga hari sejak menerima keputusan itu. Bila ia tidak mengundurkan diri sesuai tenggat, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari kursi pimpinan.

BACA JUGA:Gus Yahya Diultimatum Tiga Hari, PBNU Seolah Lagi Sidang Pemakzulan Diam-Diam

Upaya pemakzulan itu disebut terkait kehadiran akademikus zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Berkowitz dikenal sebagai penulis buku Israel and The Struggle Over The International Laws of War, yang isinya membela Israel dari berbagai kritik hukum internasional.

Syuriyah PBNU menilai hadirnya narasumber yang berafiliasi dengan jaringan zionisme internasional telah bertentangan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta muqaddimah qanun asasi NU. 

Mereka juga menyebut pelaksanaan program tersebut melanggar peraturan organisasi. Karena itu, berdasarkan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, pemberhentian terhadap fungsionaris dianggap sebagai langkah yang perlu ditempuh.