Jakarta Sulit Buka Dapur MBG, BGN Ngaku Harga Tanahnya Bikin Pusing

JAKARTA, PostingNews.id – Jakarta memang pusat kekuasaan, tetapi untuk urusan dapur makan bergizi gratis, ibu kota justru tertinggal. Badan Gizi Nasional (BGN) blak-blakan menjelaskan bahwa Jakarta bukan kekurangan anak, melainkan kekurangan lahan. Lebih tepatnya, kekurangan lahan yang harganya masih manusiawi.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyebut mahalnya harga tanah membuat pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah Jakarta tersendat. "Di Cengkareng itu belum ada. Persoalannya biasanya harga tanah yang mahal, sewa pun mahal," ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.

BGN, kata Nanik, sebenarnya punya strategi darurat. Jika dapur-dapur MBG di Jakarta benar-benar kurang, mereka akan meniru pola di wilayah 3T dengan menyewa lahan yang dibangun investor. “Mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN," ujar dia.

Ia menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar, yaitu komitmen agar tidak ada satu pun anak yang luput dari program MBG. BGN akan mencari celah apa pun untuk memastikan dapur tetap berdiri di Jakarta. "Pasti kami cari jalan lah supaya ada, tetap ada dapur itu," ujar Nanik.

BACA JUGA:Bro–Sis Resmi Dimakamkan PSI, Kaesang Cs Kini Cari Sapaan yang Lebih Merakyat

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran MBG sudah mencapai Rp41,3 triliun per 18 November 2025, atau 58,2 persen dari total pagu Rp71 triliun. Program ini kini telah menjangkau 41,9 juta penerima dengan total 15.369 SPPG di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut masih ada sekitar Rp30 triliun yang bisa digelontorkan pada November–Desember untuk mempercepat penyerapan.

Pulau Jawa menjadi penerima terbesar dengan 25,68 juta anak, disusul Sumatera 8,6 juta, Sulawesi 2,74 juta, Bali–Nusa Tenggara 2,15 juta, Kalimantan 1,70 juta, serta Maluku–Papua 0,69 juta.

Pemerintah memang sedang ngebut. Realisasi anggaran MBG melonjak dua kali lipat dari posisi 3 Oktober 2025, dari Rp20,6 triliun menjadi Rp41,3 triliun hanya dalam waktu enam minggu. Program ini juga melompat dari 31,2 juta menjadi 41,9 juta penerima. Jika lahan di Jakarta bisa diajak kompromi, SPPG ibu kota tampaknya akan segera menyusul.