Prabowo Panggil Rapat Khusus Soal Utang Whoosh, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

JAKARTA, PoskotaNews.id – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan bahwa ia akan menggelar rapat khusus untuk membahas masalah besar utang proyek kereta cepat Bandung-Jakarta, atau yang dikenal dengan nama Whoosh. Pernyataan ini keluar dari mulut Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 Oktober 2025.

"Soal Whoosh nanti akan dibahas khusus," ucap Airlangga.

Meskipun demikian, Airlangga tidak memberikan rincian mengenai kapan rapat itu akan dilaksanakan atau siapa saja yang akan diundang untuk terlibat dalam pembahasan.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi itu menambahkan bahwa permasalahan mengenai Whoosh memang perlu dibahas lebih lanjut karena ini menyangkut masa depan proyek besar yang melibatkan utang negara. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan kembali bahwa pembahasan tersebut akan memiliki ruang tersendiri yang berbeda dari agenda lain. 

BACA JUGA:India Bakal Kuliahi Indonesia soal Makan Bergizi Gratis, Target 82 Juta Penerima Manfaat

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sebelumnya sempat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengeluarkan keputusan presiden mengenai cara menyelesaikan masalah utang proyek kereta cepat ini.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) ini memang tak main-main. Total nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar, yang setara dengan hampir Rp 121 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen dananya berasal dari pinjaman yang diberikan oleh China Development Bank dengan bunga tahunan yang relatif rendah, yakni 2 persen. Meski begitu, utang yang terlibat dalam proyek ini tak bisa dianggap sepele, dan kini pemerintah tengah mencari cara untuk menuntaskan masalah tersebut.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih mengkaji dua opsi utama untuk menyelesaikan utang tersebut. Opsi pertama adalah pelimpahan kewajiban utang tersebut kepada pemerintah, sementara opsi kedua adalah dengan menyertakan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Namun, pemerintah tampaknya lebih cenderung mendorong Danantara Indonesia, sebuah perusahaan yang juga terlibat dalam proyek ini, untuk memainkan peran utama dalam restrukturisasi utang yang sedang berlangsung.

BACA JUGA:Penolakan Tambang Emas di Seluma Menguat, Mahasiswa dan Warga Tegas Menolak Eksploitasi Alam

Danantara, yang diwakili oleh Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, terus melakukan negosiasi untuk menemukan jalan keluar terkait masalah utang proyek KCIC ini. Dony menjelaskan bahwa Danantara akan kembali mengirimkan tim negosiasi untuk berbicara langsung dengan pemerintah China mengenai penyesuaian atau restrukturisasi utang ini.

"Ini menjadi pokok pembicaraan dalam negosiasi terkait dengan jangka waktu pinjaman dan suku bunga. Selain itu, beberapa mata uang yang digunakan juga akan dibahas lebih lanjut," ujar Dony saat ditemui di Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Masalah ini, yang melibatkan begitu banyak pihak, tentunya akan menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia, yang berharap bisa menemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan utang, tetapi juga menjaga kelangsungan proyek kereta cepat yang menjadi salah satu ikon besar Indonesia di bidang infrastruktur.