Usai Kasus Keracunan, Pemerintah Perketat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Indonesia

POSTINGNEWS.ID --- Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat pemerintah bergerak cepat. Evaluasi ketat kini diberlakukan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan hanya di daerah terdampak, tapi di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi makanan bergizi tetap aman, sehat, dan sesuai standar kebersihan.

BACA JUGA:Kasus Keracunan Warnai Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Turun Tangan dengan Instruksi Khusus

Fokus pada Juru Masak dan Disiplin Dapur

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa pemerintah kini menaruh perhatian besar pada peran juru masak.

“Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

Pernyataan ini mempertegas bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh dapur MBG dijalankan oleh tenaga yang memiliki profesionalitas tinggi, mulai dari keterampilan memasak, kebersihan, hingga disiplin mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).

BACA JUGA:BGN Akui Salah soal Kasus Keracunan Massal MBG, Janji Tanggung Biaya Korban dan Perketat SOP

Dapur Bermasalah Ditutup Sementara

Dilakukan sembari menunggu proses perbaikan, sterilisasi peralatan masak, dan pembersihan peralatan makan. Tujuannya jelas: mencegah kasus serupa terulang.

Wajib Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Standar kebersihan juga diperkuat. Setiap dapur penyedia makanan MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS). Sertifikasi ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan semua makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar keamanan pangan.

Tak hanya itu, sistem sanitasi dapur juga diperketat, mulai dari kualitas air bersih yang digunakan, pengolahan bahan baku, hingga pengelolaan limbah.

BACA JUGA:Kasus Keracunan Warnai Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Turun Tangan dengan Instruksi Khusus

Puskesmas & UKS Ikut Kawal

Untuk pengawasan berlapis, pemerintah melibatkan puskesmas dan unit kesehatan sekolah (UKS) agar lebih rutin memantau kinerja dapur MBG. Dengan monitoring ini, risiko terjadinya keracunan di sekolah atau komunitas diharapkan bisa ditekan semaksimal mungkin.

Rapat Lintas Kementerian dan Lembaga

Semua langkah pengawasan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG yang digelar akhir pekan lalu.apat ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, di antaranya:

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian