Prabowo Copot Sri Mulyani dan Budi Gunawan demi Redam Amarah Jalanan

JAKARTA, PostingNews.id – Reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025 jelas bukan sekadar rutinitas lima tahunan. Banyak yang membacanya sebagai jurus darurat meredam gejolak publik usai gelombang demonstrasi 17+8 tuntutan rakyat pada akhir Agustus lalu. 

Seolah ingin memberi pesan, Prabowo menunjukkan bahwa aspirasi rakyat sedang didengar. Meski begitu, reshuffle tanpa pembenahan kebijakan hanya akan jadi pereda sementara.

Peneliti senior BRIN, Lili Romli, menyebut pencopotan Budi Gunawan dari kursi Menko Polkam serta lengsernya Sri Mulyani dari Menkeu hampir pasti merupakan imbas langsung dari protes jalanan. Di Istana, Prabowo resmi mengganti lima menteri sekaligus. Mereka adalah Budi Gunawan, Sri Mulyani, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, dan Budi Arie Setiadi.

Tiga kursi sudah langsung terisi. Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk menggantikan Sri Mulyani, Mukhtarudin diplot sebagai Menteri PPMI, Ferry Joko Yuliantono menempati kursi Menteri Koperasi, sementara Irfan Yusuf diangkat sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Tapi dua kursi lain masih kosong, termasuk Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan dan Menpora pengganti Dito.

BACA JUGA:Reshuffle Setengah Matang, Kursi Menkopolkam Diisukan Akan Dipegang Menhan Secara Ad Interim

Menurut Lili, ada faktor lain selain tekanan massa, mulai dari kalkulasi basis politik partai hingga potensi kasus hukum. Ia menilai pergantian Budi Arie sebagai Menteri Koperasi misalnya, tampaknya bukan semata efek demonstrasi.

“Menteri-menteri yang diganti, tidak semuanya terkait dengan gejolak demonstrasi. Untuk pergantian Menko Polkam dan Menteri Keuangan mungkin, ya, tetapi tiga menteri lain yang diganti sepertinya ada faktor lain,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 8 September 2025.

Sorotan paling keras memang tertuju pada kondisi ekonomi. Publik gusar dengan beban pajak dan lemahnya daya beli, sehingga Sri Mulyani jadi sasaran utama. “Upaya Prabowo mengganti Menteri Keuangan seharusnya bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik,” kata Lili.

Di sisi lain, pencopotan Budi Gunawan jelas dianggap buah dari kegagalan mengantisipasi unjuk rasa akhir Agustus yang meluas dan memakan korban jiwa. Lili menilai, pergantian menteri ini bisa memulihkan sedikit kepercayaan publik karena mereka yang dicopot memang termasuk dalam sorotan.

BACA JUGA:Prabowo Umumkan Reshuffle Besar, Sri Mulyani Lengser dari Kabinet

Tapi ia juga memberi peringatan: kepuasan publik bisa jadi hanya sebentar jika pemerintah tidak segera memperbaiki kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Soal Menko Polkam, kabar yang beredar menyebut kursi itu akan ditempati Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat ad interim. Mensesneg Prasetyo Hadi enggan membenarkan tapi juga tak menampik, hanya meminta publik “tunggu pengumuman”.

Lili pun menduga posisi definitif nantinya akan diisi orang dekat Prabowo sendiri. “Saya kira dengan mengangkat orang dekatnya, diharapkan keamanan dan stabilitas politik terkendali serta mampu menjaga dari upaya-upaya untuk mengganggu jalannya pemerintahan, termasuk upaya makar atau pelengseran,” katanya.

Reshuffle ini jadi semacam pesan keras bahwa pemerintah masih ingin terlihat responsif. Tapi publik tentu masih menunggu, apakah ini hanya sekadar ganti orang di kursi empuk atau benar-benar resep untuk menyembuhkan luka politik dan ekonomi.