Menguji Seberapa Layak Noel Dapat Amnesti Prabowo

JAKARTA, PostingNews.id – Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan dijebloskan ke tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer—yang akrab disapa Noel—tiba-tiba “lempar jaring” harapan dengan meminta amnesti langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti,” ujar Noel, singkat, di hadapan awak media, Jumat, 22 Agustus 2025, saat digiring ke tahanan KPK.

Langkah ini sontak memantik kontroversi. Publik masih ingat, akhir Juli lalu, Presiden Prabowo sempat membuat gebrakan dengan memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, terdakwa suap pergantian antarwaktu anggota DPR dan abolisi untuk Tom Lembong, terdakwa kasus impor gula.

Keduanya langsung bebas tanpa sisa, seolah menyaksikan shortcut hukum paling manjur di negeri ini. Kini, Noel mencoba “menumpang gelombang” kebijakan serupa. Tapi, pantaskah dia mendapatkannya?

Kasus yang menjerat Noel bukan sekadar sepele. KPK menduga adanya pemerasan berjamaah dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)—dokumen vital yang menentukan standar keselamatan jutaan pekerja di Indonesia. Bagi Transparency International Indonesia (TII), memberikan amnesti kepada Noel adalah langkah fatal.

“Kalau ini keluar, timbul pertanyaan apakah pemerintah betul-betul serius memberantas korupsi atau sekadar omon-omon,” kata peneliti TII, Agus Sarwono, kepada wartawan, Minggu, 24 Agustus 2025.

Zaenur Rohman dari Pusat Kajian Antikorupsi UGM (Pukat UGM) sepakat, permintaan Noel harus diabaikan. Menurutnya, publik belum pulih dari kontroversi amnesti koruptor sebelumnya. Jika pola ini berulang, kepercayaan publik pada pemerintah bisa rontok total.

“Pemberian amnesti akan menghilangkan deterrent effect dari pemberantasan korupsi. Pejabat tidak lagi takut korupsi karena mereka melihat banyak celah untuk lolos dari jerat hukum,” ujarnya.

Tamparan untuk Prabowo: Menteri Baru, Skandal Cepat

Yang bikin perkara ini makin pedas, Noel belum genap setahun menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, tapi sudah terjerat skandal. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, kasus Noel adalah tamparan telak bagi Prabowo.

“Ebenezer menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi. Ini sepatutnya menjadi tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto,” kata Egi.

ICW menegaskan, Prabowo harus belajar dari kesalahan. Memilih pejabat tak cukup dengan pertimbangan loyalitas politik, tapi rekam jejak, kompetensi, dan integritas harus jadi ukuran. Faktanya, alih-alih memberantas “dosa lama” korupsi di Kemenaker, Noel justru diduga ikut memeliharanya lewat dugaan pemerasan berjamaah.

OTT KPK yang menjerat Noel membuka pintu untuk menguak praktik gelap yang diduga sudah berlangsung bertahun-tahun. ICW mendesak agar KPK membongkar seluruh jaringan, termasuk aliran uang yang diduga mengalir ke penyertaan modal bagi perusahaan penyedia jasa K3 (PJK3).

“Kami juga berharap KPK tidak ragu untuk menerapkan pasal pencucian uang, terlebih mengingat kasus ini disebut sudah terjadi bertahun-tahun dan ada dugaan uang dimanfaatkan untuk penyertaan modal kepada PJK3,” tegas Egi.