Waduh! Rumah Prajurit Mangkrak, Dudung Dibilang Kena Getah Warisan Pejabat Lama

POSTINGNEWS.ID --- Proyek perumahan untuk ribuan prajurit muda TNI Angkatan Darat kembali jadi sorotan. Kali ini, nama Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, ikut terseret.

Tuduhan yang mengaitkan Dudung dengan mangkraknya proyek ini dinilai tidak berdasar, bahkan berbau politis.

Analis politik dan pemerhati sosial Nasky Putra Tandjung menyebut, tuduhan tersebut mengabaikan fakta dan hanya memprovokasi publik.

“Menyebarkan informasi tanpa data dan bukti sahih merupakan bentuk penghakiman sepihak yang berbahaya,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

BACA JUGA:Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah Digelar Setahun Sekali, Ini Daftar Pemeriksaannya

BACA JUGA:Jadwal Pencairan Bantuan Guru Honorer Akhirnya Diumumkan, Langsung Masuk Rekening

Menurut Nasky, proyek rumah prajurit yang kini disorot justru lahir dari kebijakan pejabat KSAD sebelum Dudung. Tugas Dudung, kata dia, sebatas menata ulang, mengoordinasikan, dan menyelesaikan masalah agar proyek bisa bermanfaat bagi prajurit sesuai ketentuan.

“Jenderal Dudung bertugas menata, mengoordinasikan, dan menyelesaikan persoalan kebijakan tersebut agar bermanfaat bagi para prajurit TNI AD berdasarkan peraturan yang ada,” jelasnya.

Nasky juga menegaskan Dudung punya catatan prestasi yang jelas. Pada 2021, ia disebut berhasil merampungkan pembangunan 1.020 unit rumah dinas tipe K‑45, 62 unit rumah dinas tipe K‑70, serta sembilan unit rumah susun.

Bagi Nasky, serangan terhadap Dudung bukan sekadar kritik terhadap individu, melainkan bagian dari strategi melemahkan pendukung pemerintahan.

BACA JUGA:Waspada! 5 Shio ini Diprediksi 'Paling Sial' Selama Agustus 2025, Cek Juga Tips Menaganinya

BACA JUGA:Datang Lagi! Bantuan Insentif Guru Non-ASN 2025, Cek Info GTK dan Syarat Terbarunya

“Secara tidak langsung, ini juga upaya sistematis untuk menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal,” katanya.

Ia mengajak publik tidak terjebak pada isu tanpa dasar dan tetap menjunjung nilai persatuan. “Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” katanya.