BEM PTNU Imbau Presiden Tindak Tegas Kasus Pungli di Kementerian Imigrasi

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pemerasan oleh warga China yang dilakukan oleh beberapa oknum yang berada di dinas imigrasi, hal ini merupakan hal yang memalukan pasalnya dari pihak Kedutaan China mengirimkan surat untuk pemerintahan Indonesia pada tanggal 21 Januari 2025.

Surat itu memabahas 44 kasus pemerasan yang dilakukan petugas imigrasi bandara Soekarno-Hatta.

Kami melihat sebagai masyarakat civil  hal ini jelas salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencerminnya lemahnya tatah kelola pemerintahan dan pengawasan institusional terlebihnya di Kementrian imigrasi dan Permasyarakatan.

Peristiwa ini merupakan salah satu dari hal yang terungkap di publik melalui beberapa peristiwa pasalnya hari ini jelas merupakan pelanggaran hukum.

BACA JUGA:Nusantara Global Network Bermitra dengan Headway Broker, Luncurkan Program Keren Ini!

Pungutan liar merupakan pelanggaran hukum seperti yang ada di undang-undang karena penyalahan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini bisa menyebabkan budaya birokrasi yang korup jika dibiarkan pungli ini bisa menjadi kebiasaan yang sulit diberantas, menciptakan ekosistem birokrasi yang tidak efesien dan memperlambat pelayanan publik.

Menteri imigrigrasi dan permasyarakatan RI menepis kabar adanya pungutuan liar berita ini sempat mencuat dan beberapa media salah satunya tribun news dan wartakotalive sebelum ditutupi dengan pengalihan publik di beberapa media.

Seorangan menteri yang  memelintir argumennya jelas merupakan manipulasi wacana untuk menghindari kritik atau menutupi kelemahan kebijakan.

BACA JUGA:MAXY Academy Beri Pelatihan Gratis: Strategi SEO Jangka Panjang untuk Bisnis Digital

Merupakan peristiwa yang ambigu dalam tatanan masyarakat pasalnya memutarbalikan argumen yang awalnya pungli menjadi pemberian tips, ketidak jujuran inilah yang akan memperkeruh presepsi publik terhadap birokrasi hari ini.

Tidak adanya konsistensi dalam ucapan menteri Agus ini bisa menjadikan alasan yang kuat yang menyebabkan melemahnya legitimasi kebijakan pemerintahan dan hilangkan kepercayaan publik.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus menyebabkan akan muculnya disinformasi yang dapat membahayakan transparasi dan akuntabilitas negara ini.

Pungli yang dilakukan oleh pejabat imigrasi dan pemasyarakatan terhadapan warga China ini merupakan hal yang sangat memalukan dan potensi dapat merusak hubungan diplomatikan negara kita ke negara China dan tatanan internasional.