KPU Sebut Sebanyak 2.325 TPS Mengalami Salah Konversi Data di Pemilu 2024

JAKARTA,POSTINGNEWS.ID - Pada tanggal 15 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia mengumumkan adanya kesalahan konversi dalam perhitungan suara di sebanyak 2.325 TPS.

Kesalahan ini merupakan tantangan serius yang harus segera ditangani untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil pemilu.

Perhitungan suara adalah bagian terpenting dalam proses pemilu. Hasil perhitungan yang akurat dan jujur adalah cermin dari demokrasi yang sehat dan transparan.

Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan konversi pada pemilu 2024, langkah-langkah tanggap dan tegas harus segera diambil untuk memperbaiki situasi ini.

Salah satu sumber kesalahan konversi tersebut terletak pada formulir model C1 yang digunakan dalam penghitungan suara di TPS. Formulir model C1 adalah alat yang digunakan oleh petugas TPS untuk mencatat hasil penghitungan suara dan menyusun rekapitulasi suara di tingkat TPS.

BACA JUGA:5 Bahan Alami Pengusir Kecoa, Bersihkan Rumah dari Hewan-hewan Kotor!BACA JUGA:5 Bahan Alami Pengusir Kecoa, Bersihkan Rumah dari Hewan-hewan Kotor!

Hal ini sangat penting agar hasil suara yang tertuang dalam formulir ini dapat diubah ke dalam angka desimal dan dijumlahkan dengan akurat.

"Yang jelas pemindaqinya itu jelas dan terbaca sebagaimana tertulis di dalam formulir" ujar Hasyim

Namun, dalam pemilu kali ini, sebanyak 2.325 TPS mengalami kesalahan konversi. Hal ini berarti bahwa angka desimal yang seharusnya dituliskan secara akurat di formulir model C1, tidak transparan atau bahkan salah ditulis.

Kesalahan semacam ini dapat berdampak signifikan pada total suara di setiap TPS dan pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil keseluruhan pemilu.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah ini dengan serius. Langkah-langkah korektif harus segera diambil untuk memperbaiki kesalahan konversi dalam perhitungan suara di TPS yang terkena dampak.

Misalnya, KPU dapat melakukan pemeriksaan ulang hasil perhitungan suara di TPS yang bermasalah dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti saksi partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setelah itu, proses penyelarasan dan penyesuaian data harus dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil perhitungan suara.