Ini Respons Anies Baswedan Soal Dugaan Data Pemilih Pemilu Bocor

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Mengerikan data pemilih pemilu diduga mengalami kebocoran 2024 padahal data tersebut harus dirahasiakan dan diamankan dengan baik.

Bocornya data tersebut karna ulah hacker yang sangat handal membobol data penting yang sangat rahasia tersebut.

Dengan adanya kebocoran data pemilu, Anies Baswedan selaku cawapres nomor urut  1 menanggapi hal tersebut.

BACA JUGA:Denise Chariesta Sebut Wajah Anaknya Mirip Banget Bapaknya, Netizen: Emang Siapa Papanya?

Anies mengatakan bahwa keamanan data pemilih harus dijaga dengan serius secara teliti.

"Saya membaca berita itu tapi saya belum mendengar verifikasinya dan lain-lain, tapi kami merasa perlu yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat-amat serius, bukan saja pada aspek sistemnya tapi juga integritas operator yang melaksanakannya supaya keamanan data terjaga. Terkait dengan khusus KPU kita belum mendengar secara resminya, jadi kita tunggu pernyataan resminya," kata Anies di Bandung Rabu, 29 November 2023.

Akan tetapi, Anies tidak mau berbicara banyak karna dirinya belum tau jelasnya mengenai kebocoran data tersebut.

"Nanti saya akan minta teman-teman seperti Pak Leon untuk membahas lebih jauh, kan hari ini baru pemberitaannya belum ada rilis resmi, jangan kita berkomentar untuk sesuatu yang kita belum ada informasi lengkap, dan saya dari dulu tidak pernah mau menceritakan yang belum tuntas dan berkomentar yang belum jelas," ucap Anies.

BACA JUGA:Parah! Anak SD di Bully Teman di dalam Kelas, Gurunya Kemana?

Perlu kalian ketahui, pihak KPU memastikan pihaknya akan bertanggung jawab mengenai adanya dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu di tahun 2024.

Selaku ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan  bahwa pihaknya saat ini sedang menyelidi hacker pintar tersebut.

"Sedang kita selidiki itu data dari KPU atau bukan, kemudian apakah sistemnya kena hack atau tidak. Tentu kami akan tanggung jawab soal itu," Jelas Hasyim di Grand Mercure Kemayoran Rabu, 29 November 2023.

"Pasti KPU tanggung jawab. Karena data itu kan dikelola KPU," ujarnya.

BACA JUGA:Pak Narto, Kisah Perjuangan Tukang Parkir Daftar Umrah Pakai Uang Rp 2 Ribuan