Sungguh Kejam! Gara-gara Alkitab Balita di Korea Utara Dipenjara Seumur Hidup

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Seorang balita berusia dua tahun telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Korea Utara setelah pihak berwenang menemukan sebuah Alkitab milik orang tua balita tersebut, New York Post melaporkan awal pekan ini.

Hingga 70.000 orang Kristen dipenjarakan di Korea Utara, menurut laporan baru Departemen Luar Negeri AS tentang kebebasan beragama internasional.

Temuan tersebut menyoroti tindakan hukuman brutal yang dilakukan secara rutin oleh Pemimpin Tertinggi Kim Jung Un terhadap pengikut agama di negara komunis tersebut.

Di Korea Utara, orang yang tertangkap membawa salinan Alkitab menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka, termasuk anak-anak, menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan keluarga pada tahun 2009 karena praktik keagamaan dan kepemilikan Alkitab orang tua.

Seluruh keluarga, termasuk bayi berusia dua tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

“Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama [di DPRK] terus ditolak dan pihak berwenang tidak menerima sistem kepercayaan alternatif,” kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres Juli lalu.

Guterres menulis bahwa situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan hak asasi manusia tahun 2014 menemukan bahwa pihak berwenang "hampir sepenuhnya menyangkal hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama."

PBB juga menemukan bahwa pemerintah sering melanggar hak asasi manusia. adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Laporan tahun 2022 menyatakan bahwa pemerintah Korea Utara terus "mengeksekusi, menyiksa, memenjarakan, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka".

Pembatasan perjalanan karena pandemi COVID-19 juga telah mengurangi informasi yang tersedia tentang negara bagian tersebut.

Hal ini mendorong Departemen Luar Negeri AS untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, kelompok hak asasi manusia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung tuduhan penyiksaan.

Meskipun Korea Utara memiliki sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi, termasuk gereja, mereka berada di bawah kendali pemerintah yang ketat dan, menurut sumber resmi, sebagian besar berfungsi sebagai titik fokus bagi wisatawan asing.

Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban yang diwawancarai, 150 terkait dengan perdukunan, 91 dengan Kristen, satu orang dengan Keondoisme, dan keyakinan orang lain tidak disebutkan.