Fahri Hamzah Ungkap Modal Nyapres di Indonesia: Minimal 5 Triliun

Fahri Hamzah Ungkap Modal Nyapres di Indonesia: Minimal 5 Triliun

Twitter/@fahrihamzah--

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Fahri Hamzah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019, secara terbuka membahas modal minimal yang diperlukan seseorang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 
Hal ini diungkapkannya dalam acara "Your Money Your Vote" di CNBC Indonesia pada Rabu, 24 Mei 2023.
 
Fahri Hamzah membagikan bahwa seseorang yang ingin menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membutuhkan sejumlah uang antara 5 miliar hingga 15 miliar rupiah.
 
Ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika politik.
 
Dalam hal ini, ada pihall yang kaya yang hanya perlu menyediakan dukungan logistik, uang, dan berbagai hal lainnya.
 
Meskipun orang tersebut tidak aktif berbicara atau menyatakan pendapat di DPR, namun setiap lima tahun pada tanggal 20 Oktober, mereka tetap dilantik.
 
Hal ini karena kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut.
 
"Itulah bagaimana permainannya. Tentu ada orang kaya yang hanya perlu mengirimkan truk logistik, uang, dan berbagai macam hal, dan orang ini di DPR tidak pernah berbicara, tidak pernah menyatakan pendapat, tetapi setiap tanggal 20 Oktober setiap lima tahun, dia dilantik. Mengapa? Karena orang ini memiliki uang yang sangat banyak," ujarnya.
 
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) itu menilai hal ini sebagai peringatan bagi pemilu di Indonesia.
 
Tidak lagi tentang politik gagasan, melainkan politik logistik.
 
"Tetapi jika kita bicara tentang pilpres, menurut saya itu lebih gila. Di Indonesia, jika seseorang tidak memiliki uang sebesar 5 triliun rupiah, mereka tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah mereka menyadarinya atau tidak," kata Fahri.
 
Dia memberikan contoh peristiwa yang ramai beberapa waktu lalu terkait pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017.
 
"Ada calon gubernur yang menandatangani pinjaman di belakang layar dengan jumlah puluhan miliar bahkan ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Menurut saya, setidaknya butuh 5 triliun rupiah. Minimal," ujar Fahri.
 
Selain itu, kata Fahri, jika bukan menggunakan uang pribadi, melainkan menggunakan dana yang terkumpul dari individu-individu yang mendukungnya, maka hal tersebut akan mempengaruhi kekuasaan dan kebijakan yang akan dibuat oleh negara dan pemerintah di masa depan.

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: