MBG Kena Sunat Anggaran? BGN Setop Jatah Makan Saat Libur Sekolah, Siswa Kini Cuma Dapat Saat Masuk Kelas

Sony menjelaskan makanan hanya akan diberikan ketika peserta didik hadir dan mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.

“Konsepnya adalah paket MBG diberikan saat siswa ada di sekolah. Jadi, kalau libur atau ada kegiatan di luar sekolah, siswa tidak diberikan paket MBG,” ucapnya.

Dari sisi pengelolaan anggaran, kebijakan ini memang dapat mengurangi beban belanja negara. Namun dari sisi manfaat program, muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan asupan gizi anak-anak penerima manfaat ketika memasuki masa libur sekolah yang panjang.

Apalagi sebagian penerima MBG berasal dari keluarga yang menjadikan program tersebut sebagai tambahan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan harian.

Di tengah perubahan kebijakan tersebut, program MBG juga masih dibayangi persoalan hukum.

Pada Selasa, 3 Juni 2026, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek MBG.

Penyidikan bermula dari dugaan penyimpangan tata kelola program MBG sepanjang 2025 hingga 2026. Kejaksaan Agung menduga terdapat praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program tersebut.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan dihentikannya distribusi makanan saat libur sekolah, pemerintah memang berpotensi menghemat anggaran. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan yang belum terjawab. Jika tujuan utama program adalah memperbaiki status gizi anak, apakah kebutuhan gizi mereka ikut berhenti ketika bel sekolah tak lagi berbunyi?