Fiskal Indonesia Disebut Masuk Zona Kritis

JAKARTA, PostingNews.id — Kondisi keuangan negara mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan serius di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi yang terus digenjot. Indonesia Strategic and Economic Action Institution menilai arah fiskal Indonesia kini berada di titik genting, ketika dorongan ekspansi justru berhadapan langsung dengan beban utang yang kian menumpuk.

Analis senior ISEAI Ronny P. Sasmita melihat pemerintah selama ini mencoba meredam kekhawatiran pasar lewat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto yang masih di bawah ambang batas hukum. Namun di balik itu, ada tren kenaikan yang dinilai tidak bisa lagi dianggap biasa.

“Meskipun angka ini secara teknis masih berada di bawah batas legal 60 persen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, analisis yang lebih kritis mengungkapkan tren peningkatan yang persisten dan mengkhawatirkan,” ujar Ronny dalam laporan ISEAI yang dikutip pada Senin, 20 April 2026.

Data menunjukkan, rasio utang yang sebelumnya berada di level 39,2 persen pada akhir 2024 kini terus naik hingga diproyeksikan menyentuh kisaran 41,3 persen hingga 41,5 persen pada 2026. Kenaikan ini bukan sekadar siklus biasa, melainkan cerminan perubahan struktur belanja negara yang mulai melampaui kemampuan pendapatan.

BACA JUGA:Syifa Hadju Jalani Hari-Hari Melelahkan Jelang Pernikahan, Elina Joerg Bocorkan Kondisi Terkini Sahabatnya!

Secara nominal, utang pemerintah pusat bahkan sudah mencapai Rp9.637,9 triliun pada akhir 2025 dan diperkirakan merangkak menuju angka psikologis Rp10.000 triliun pada pertengahan 2026.

Di satu sisi, dominasi utang dalam bentuk Surat Berharga Negara berdenominasi rupiah memang memberi perlindungan dari gejolak nilai tukar. Namun di sisi lain, kondisi ini menciptakan ketergantungan tinggi terhadap likuiditas perbankan dalam negeri.

Saat pemerintah menyerap dana besar untuk menutup defisit yang melebar hingga 2,9 persen dari PDB, ruang gerak sektor swasta justru terancam menyempit. Risiko crowding out mulai terlihat, ketika dana yang seharusnya mengalir ke dunia usaha justru tersedot ke pembiayaan negara.

Dalam proyeksi terbaru, pertumbuhan ekonomi memang diperkirakan naik tipis dari 5,0 persen menjadi 5,1 persen pada 2026. Namun kenaikan ini berjalan beriringan dengan pelebaran defisit dan peningkatan rasio utang.

Fenomena ini dinilai menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai bergeser menjadi berbasis utang, bukan lagi didorong oleh produktivitas atau investasi swasta yang kuat.

BACA JUGA:IQ Rata-Rata Orang Indonesia 78, MBG Diklaim Jadi Mesin Perbaikan Generasi

Di saat bersamaan, tekanan eksternal juga mulai terasa. Cadangan devisa tercatat turun dari USD156,5 miliar (Rp2.644.850.000.000.000) menjadi USD154,6 miliar (Rp2.612.740.000.000.000), menandakan adanya intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah.

Kondisi makin berat ketika nilai tukar rupiah melemah menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat pada April 2026. Dampaknya langsung terasa pada beban pembayaran utang luar negeri yang ikut membengkak, baik pokok maupun bunganya.

Meski porsi utang dalam rupiah lebih dominan, eksposur terhadap utang valas tetap signifikan dan sensitif terhadap fluktuasi kurs. Dalam situasi seperti ini, tekanan terhadap APBN menjadi semakin nyata.