APBN Masih Aman Kata Pemerintah, Tapi Penghematan Mulai Digeber di Sana Sini
Pemerintah klaim APBN 2026 tetap aman di tengah konflik global, namun kebijakan efisiensi seperti WFH ASN dan pemangkasan dinas mulai diterapkan.-Foto: Antara-
JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah memastikan kondisi anggaran negara masih dalam jalur aman di tengah ketidakpastian global akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Klaim ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai ruang fiskal masih cukup untuk meredam guncangan.
Menurut Purbaya, pemerintah tetap menjaga kesinambungan anggaran sehingga masih memiliki cadangan untuk menghadapi tekanan ekonomi global.
“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan. Dengan itu, kami masih punya ruang untuk memberi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ujar Purbaya dalam konferensi pers daring, Selasa malam, 31 Maret 2026.
Ia menjelaskan, perhitungan APBN 2026 saat ini masih sesuai rencana, termasuk posisi defisit yang tetap terkendali. Asumsi yang digunakan juga sudah memperhitungkan rata-rata nilai tukar dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun.
Dengan dasar itu, pemerintah menilai tidak ada alasan bagi publik untuk khawatir terhadap kondisi anggaran. Proyeksi hingga akhir tahun disebut masih aman dan dapat dikelola.
BACA JUGA:Nyawa Melayang di Misi Damai, Muhammadiyah Sorot Zona Konflik Makin Berbahaya
Namun di balik klaim aman tersebut, pemerintah tetap mulai melakukan langkah penghematan. Kebijakan efisiensi diberlakukan untuk merespons dampak global yang mulai terasa, terutama pada sektor energi dan rantai pasok.
Salah satu langkahnya adalah penerapan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara setiap Jumat. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas 50 persen, dan perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut berpotensi menekan beban subsidi energi, khususnya BBM, dalam APBN 2026.
Ia memperkirakan efisiensi dari kebijakan kerja dari rumah dapat menghemat kompensasi BBM hingga Rp6,2 triliun. Selain itu, pengeluaran masyarakat untuk BBM juga diprediksi bisa ditekan hingga Rp59 triliun.
Di tengah situasi global yang belum menentu, pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara klaim stabilitas fiskal dan langkah penghematan. Pertanyaannya, apakah ini sekadar antisipasi dini atau tanda bahwa tekanan mulai terasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
