CASN 2026 Disaring Ketat, Negara Lagi Bokek

JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah mulai memberi sinyal rekrutmen aparatur sipil negara tahun depan tidak akan jor-joran. Di tengah kondisi keuangan negara yang harus dijaga, penerimaan CASN 2026 bakal dipilah, tidak semua kebutuhan langsung diakomodasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut seleksi tahun depan akan berbasis prioritas, terutama untuk menopang program unggulan pemerintah.

“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kami penuhi. Karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan secara fiskal,” kata Prasetyo usai rapat di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026.

Rapat itu bukan pertemuan biasa. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ikut duduk satu meja, mulai dari Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, hingga Mendagri Tito Karnavian dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Prasetyo mengungkapkan arahan datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Seluruh kementerian diminta menyusun ulang kebutuhan pegawai agar selaras dengan program prioritas pemerintah.

Namun soal jumlah pasti formasi, pemerintah masih menahan diri. Data kebutuhan pegawai disebut masih berubah-ubah.

BACA JUGA:24 Juta Pemudik Naik Motor, DPR Sebut Negara Belum Siap Kelola Mudik

“Jadi ini sedang dicari titik temunya,” ujar Prasetyo.

Di sisi lain, pemerintah juga meminta daerah ikut menghitung kebutuhan pegawainya masing-masing. Pendataan ASN secara nasional pun sedang berjalan untuk memastikan kebutuhan tidak melenceng dari kemampuan anggaran.

Ada satu faktor yang jadi pegangan pemerintah, yakni gelombang pensiun ASN. Setiap tahun, jumlah pegawai yang pensiun dianggap bisa menjadi ruang bagi rekrutmen baru tanpa membebani fiskal.

Data Kementerian PAN-RB mencatat sekitar 160 ribu ASN pensiun sepanjang 2025.

Artinya, rekrutmen ke depan kemungkinan besar hanya akan menggantikan yang keluar, bukan menambah besar jumlah aparatur.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyebut rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam pertemuan di Hambalang pada 8 Maret 2026.

BACA JUGA:Anggaran MBG hingga Kopdes Merah Putih Tak Dipotong Pemerintah di Tengah Efisiensi