Purbaya Semprot Para Pengkritik MBG: 'Itu Pilar Pembangunan Presiden'

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta masyarakat tidak bereaksi berlebihan terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar program sosial, melainkan bagian dari rancangan besar pembangunan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam forum Ekonomic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis 12 Februari 2026. Di hadapan peserta diskusi, ia menegaskan MBG merupakan salah satu instrumen penting dalam kerangka strategi yang ia sebut sebagai Sumitronomics.

Strategi itu, kata dia, bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama pertumbuhan ekonomi tinggi. Kedua pemerataan hasil pembangunan. Ketiga stabilitas sosial politik. Menurut Purbaya, ketiga pilar tersebut saling berkait dan tidak dapat dipisahkan.

Program MBG bersama berbagai kebijakan sosial lain ditempatkan pada pilar pemerataan dan stabilitas. Ia menilai kritik yang terlalu keras terhadap program tersebut kerap mengabaikan konteks besar pembangunan.

“Jadi jangan protes kebanyakan MBG. Ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat, bagian dari tiga pilar ini,” katanya.

BACA JUGA:Kabar Baik! Kenaikan UMP 2026 Dongkrak Gaji Peserta Program Magang Nasional, Berapa Besarannya?

Purbaya mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bertahan lama bila kesenjangan dibiarkan melebar. Pemerataan, menurut dia, menjadi syarat agar laju ekonomi tidak mudah terguncang.

“Orang-orang sedang sering protes MBG dan program-program yang lain. Itu adalah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial politik. Kalau itu tidak ada, yang high economic growth-nya tidak bisa tercipta,” katanya.

Ia kemudian menyinggung pengalaman pada Agustus 2025. Saat itu gelombang protes muncul di sejumlah daerah dan memicu ketegangan sosial. Peristiwa tersebut, kata dia, menjadi pengingat bahwa pertumbuhan semata tidak cukup.

Menurut Purbaya, kondisi ekonomi yang tidak merata berpotensi memanaskan situasi sosial. Karena itu pemerintah berupaya menyeimbangkan antara akselerasi pertumbuhan dan distribusi manfaatnya.

Sejak September 2025, pemerintah mengklaim mulai menggerakkan kembali mesin ekonomi. Upaya itu ditempuh lewat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan dukungan sektor riil.

BACA JUGA:6 Kepala Dinas Angkat Kaki dari Pemprov Sumut, Apa yang Terjadi di Lingkaran Kekuasaan Bobby Nasution?

Dari sisi fiskal, belanja kementerian dan lembaga dipercepat agar aliran dana segera masuk ke perekonomian. Langkah ini diharapkan mendorong permintaan dan menjaga aktivitas usaha.

Pemerintah juga mengalihkan likuiditas ke sektor perbankan untuk mempercepat ekspansi kredit. Kebijakan ini ditujukan agar sektor swasta memiliki ruang pembiayaan yang lebih longgar.