Utang Kereta Cepat Whoosh Resmi Dibayar Pakai APBN

JAKARTA, PostingNews.id — Istana Kepresidenan memastikan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan ditanggung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Kepastian ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kewajiban finansial warisan pemerintahan sebelumnya.

Sejak awal menjabat, Prabowo memang menyatakan siap membayar cicilan utang proyek tersebut sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun. Nilai itu merupakan bagian dari kewajiban jangka panjang yang timbul akibat pembiayaan pembangunan kereta cepat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden Prabowo membenarkan rencana tersebut. Ia menegaskan pembayaran pinjaman kepada kreditor akan menggunakan kas negara.

“Iya (pembayaran utang Whoosh dengan APBN),” ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Februari 2026.

BACA JUGA:Jangan Salah Paham, MBG Tetap Disalurkan Saat Ramadan, BGN Siapkan 4 Skema Khusus ini Demi Jaga Asupan Gizi!

Prasetyo menjelaskan, pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan teknis terkait mekanisme pelunasan utang Whoosh. Istana telah menerima laporan bahwa proses negosiasi dengan berbagai pihak terkait masih terus berlangsung.

Menurut dia, pembicaraan soal restrukturisasi dan skema pembayaran akan dipimpin langsung oleh Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Lembaga baru itu diberi peran penting untuk membantu pemerintah mencari formula terbaik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga telah melakukan pembahasan khusus mengenai persoalan ini. Pada Selasa, 20 Januari 2026, AHY bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas opsi restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat yang selama ini menjadi sorotan publik.

BACA JUGA:Istana Tegaskan Tak Ada Reshuffle Jelang Ramadan

“Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut,” kata AHY saat itu.

Meski demikian, AHY mengaku belum bisa membeberkan secara detail langkah apa yang akan diambil pemerintah. Pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan APBN masih terus dikaji dan belum menghasilkan keputusan final.

“Mohon bersabar karena kami juga terus mencari solusi yang terbaik. Prinsipnya adalah sesuai arahan bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa negara akan mengambil tanggung jawab juga terkait struktur keuangan,” ucap AHY.

Peran Danantara dalam Restrukturisasi