Ribuan Pasien Penyakit Berat Kehilangan BPJS PBI, Terbanyak Ada di Palembang

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Badan Pusat Statistik mencatat Kota Palembang di Sumatera Selatan sebagai daerah dengan jumlah terbanyak peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan dan teridentifikasi mengidap penyakit katastropik.

Temuan itu muncul dari pemetaan data nasional yang dilakukan BPS atas puluhan ribu peserta bantuan iuran yang status kepesertaannya terhenti.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan hasil tersebut dalam rapat terbatas bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pertemuan itu digelar untuk menindaklanjuti kesimpulan rapat pimpinan DPR RI terkait pemutakhiran data 106.153 peserta PBI Jaminan Kesehatan pada Selasa 10 Februari 2026.

“BPS telah memetakan sebaran 106.153 orang peserta tersebut hingga ke tingkat kabupaten dan kota, dan jumlah terbanyak berada di Kota Palembang,” kata Amalia.

Menurut dia, pemetaan dilakukan sampai ke level daerah agar pemerintah memperoleh gambaran rinci tentang wilayah yang terdampak. Data tersebut menjadi pijakan awal untuk langkah korektif berikutnya, terutama bagi peserta dengan kondisi kesehatan berat.

BACA JUGA:Kasus Loker Bocor, Komdigi Langsung Stop Pengadaan dan Nonaktifkan Pejabat

Verifikasi lapangan disiapkan

BPS bersama Kementerian Sosial bersepakat segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi lapangan atas sekitar 106 ribu peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan dan tercatat mengidap penyakit katastropik. Proses ini membuka peluang reaktivasi kepesertaan bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Verifikasi lapangan direncanakan berlangsung pada pekan pertama dan kedua Maret 2026. Target penyelesaiannya ditetapkan pada akhir Maret, setelah melewati tahapan pengecekan anomali dan pengolahan data.

Sepanjang Februari 2026, BPS fokus pada persiapan teknis. Tahapan itu mencakup penyusunan rencana kerja, pelatihan petugas, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. BPS daerah akan berperan sebagai pelaksana di lapangan.

Amalia mengatakan verifikasi dilakukan secara kolaboratif. Pendamping Program Keluarga Harapan, mitra statistik, dan pegawai BPS daerah akan dilibatkan untuk mempercepat proses pembaruan data. Skema ini diharapkan mampu menutup celah kesalahan data yang berujung pada penonaktifan peserta rentan.

BPS menargetkan hasil pemutakhiran menjadi dasar perbaikan akurasi data BPJS PBI. Dengan demikian, peserta dengan kondisi medis berat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara tepat sasaran.

BACA JUGA:NasDem Nilai Wajar Wacana Prabowo Dua Periode

Opsi reaktivasi otomatis

Di sisi lain, Menteri Sosial membuka peluang reaktivasi otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan PBI bagi sekitar 106 ribu pasien dengan penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius. Kelompok ini membutuhkan perawatan jangka panjang dan berisiko tinggi bila akses layanan kesehatannya terhenti.

Pernyataan itu disampaikan Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama pimpinan DPR RI pada Senin 9 Februari 2026. Ia merespons keresahan publik menyusul penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI di berbagai daerah.