JAKARTA, PostingNews.id – Sebuah foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat mengikuti prosesi pemberian gelar adat di Lampung mendadak menjadi bahan perdebatan politik. Dalam gambar yang beredar luas di media sosial, Jokowi terlihat meletakkan salah satu kakinya di atas kepala kerbau ketika menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa”.
Momen tersebut terjadi saat Jokowi berkunjung ke Lampung pada Sabtu, 27 Juni 2026. Selain menghadiri prosesi adat di Kedatun Keagungan Lampung, ia juga menjalani rangkaian kegiatan bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.
Namun, gestur dalam prosesi adat itu memantik tafsir politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang pernah mengusung sekaligus menjadi kendaraan politik Jokowi selama bertahun-tahun.
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai posisi kaki Jokowi di atas kepala kerbau bukan sekadar bagian dari ritual adat. Menurutnya, simbol tersebut justru menggambarkan hasrat kekuasaan yang masih melekat setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
“Kepala kerbau yang diinjak melambangkan para pengikut Jokowi dan PSI yang terbuai di balik perilaku raja, padahal yang ada adalah ambisi kekuasaan tanpa batas untuk keluarga Jokowi,” kata Guntur dalam pesan singkat pada Ahad, 28 Juni 2026.
Guntur kemudian mengaitkan pandangannya dengan disertasi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang sebelumnya mengulas karakter kepemimpinan Jokowi setelah hubungan politik keduanya berakhir.
Menurut Guntur, kajian tersebut menyimpulkan Jokowi tengah membangun identitas kepemimpinan yang bercorak populisme otoritarian. Ia menilai karakter itu memadukan gaya feodal dengan citra seorang raja, populisme melalui pembagian bantuan kepada masyarakat, serta pendekatan Machiavellian yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan utama.
Bagi Guntur, kecenderungan itu masih terlihat hingga kini. Meski telah menyelesaikan masa jabatan sebagai presiden, ia menilai Jokowi tetap berupaya mempertahankan pengaruh politiknya melalui keluarga yang masih menempati berbagai posisi penting di pemerintahan maupun partai politik.
Di sisi lain, PSI membantah anggapan bahwa prosesi tersebut memiliki makna politik seperti yang dituduhkan PDIP.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menjelaskan kehadiran Jokowi di Lampung murni atas undangan tokoh adat setempat yang ingin memberikan gelar kehormatan.
BACA JUGA:Lima Peserta Tewas, Kemhan Pangkas Latihan Fisik Latsarmil Kopdes Merah Putih
“Itu tokoh-tokoh masyarakat sana yang mengundang, jadi Pak Jokowi diberikan gelar,” ujar Bestari.
Menurutnya, tata cara prosesi sepenuhnya merupakan bagian dari tradisi masyarakat Lampung sehingga pihak luar tidak tepat apabila langsung memberikan tafsir politik.
“Itu kan adat budaya kita, bagian daripada adat budaya. Tidak mungkin Pak Jokowi kemudian melakukan hal-hal yang di luar daripada adat budaya tersebut,” katanya.