JAKARTA, PostingNews.id – Kalau biasanya yang namanya sidak itu identik sama mobil dinas berbaris dan rombongan pejabat pakai rompi, kali ini ceritanya agak beda. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis, 25 Juni 2026, mendadak nongol di salah satu perusahaan baja asal Cina yang beroperasi di kawasan Pulogadung. Bukan kunjungan basa basi, sidak ini dipicu kecurigaan yang udah lebih dulu nangkring di meja kerja Purbaya, soal ada gap aneh antara segede mana usaha perusahaan itu jalan dengan secuil mana pajak yang mereka laporkan ke negara.
Purbaya bilang, pemerintah udah pegang data yang nunjukin ada dugaan kuat kalau nilai pajak yang disetor perusahaan itu belum nyambung sama besarnya aktivitas bisnis yang sebenarnya mereka jalankan. Dengan nada yang masih cukup sabar, dia minta perusahaan buka buka dokumen biar semuanya jelas. "Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta," ujarnya lewat keterangan tertulis pada hari yang sama.
Meski begitu, Purbaya buru buru ngasih rem supaya gak ada yang kebawa baper duluan. Dia negasin kalau proses ini masih ada di tahap klarifikasi, belum nyampe ke titik di mana perusahaan udah resmi dicap melanggar aturan. Jadi posisinya masih abu abu, belum hitam.
Di sisi lain, pihak manajemen perusahaan baja itu juga gak tinggal diam dan langsung pasang badan. Mereka ngaku kalau seluruh kegiatan usahanya selama ini udah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Gak cuma itu, manajemen juga nyatain niat baik buat kooperatif penuh sama pemerintah selama proses klarifikasi ini berjalan.
BACA JUGA:Jokowi Mulai Safari Politik, Lampung Jadi Tujuan Pertama Keliling Indonesia
Ngedenger sikap kooperatif itu, Purbaya keliatan cukup lega dan langsung kasih instruksi ke jajaran otoritas perpajakan biar gerak lebih cepat dalam ngumpulin dan ngolah data. Tujuannya biar hasil verifikasi gak menggantung kelamaan dan bisa segera ngasih kepastian buat semua pihak yang terlibat.
Yang menarik, kasus ini sepertinya bukan bakal jadi yang terakhir. Purbaya udah kasih sinyal kalau pemerintah bakal ngelakuin langkah serupa ke sejumlah perusahaan lain, tentunya berdasarkan hasil pemantauan dan data yang udah lebih dulu dihimpun. Menurutnya, ini bagian dari strategi besar buat memperkuat kepatuhan perpajakan, sekaligus jaga supaya persaingan usaha di berbagai sektor industri tetap sehat dan gak ada yang main curang diam diam.
Di ujung penjelasannya, Purbaya nekenin satu hal penting, bahwa pemerintah pengin mastiin semua perusahaan punya kesempatan yang sama buat berkembang. Makanya, semua pelaku usaha diminta jalanin kewajibannya secara adil dan sesuai aturan yang berlaku, tanpa terkecuali.