JAKARTA, PostingNews.id – Di tengah pekerjaan rumah pemulihan pascabencana yang belum sepenuhnya tuntas di berbagai wilayah Sumatera, pemerintah pusat akhirnya membuka keran anggaran jumbo. Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai Rp100,1 triliun yang akan dikucurkan selama tiga tahun ke depan.
Dana raksasa itu bakal disalurkan melalui 23 kementerian dan lembaga utama serta didukung 10 kementerian dan lembaga lainnya. Targetnya sederhana tapi berat, mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, hingga kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan persetujuan tersebut telah diberikan langsung oleh Presiden.
“Presiden sudah mengeluarkan arahan dengan menyetujui total anggaran selama tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun yang terbagi dalam tiga tahap,” kata Tito di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.
Menurut Tito, pencairan dana akan dilakukan secara bertahap. Pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
BACA JUGA:PKB Mau Naikkan Ambang Batas Parlemen, Partai Kecil Terancam Tersingkir Sebelum Bertanding
Anggaran tersebut akan mengalir ke berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki peran langsung dalam proses pemulihan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, terdapat pula 10 kementerian dan lembaga pendukung yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program.
Tito mengungkapkan sebagian besar kementerian dan lembaga sebenarnya sudah bergerak lebih dulu dengan mengajukan pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Bahkan, lima instansi disebut telah menerima dana dan mulai menjalankan program rehabilitasi sesuai tugas masing-masing.
“Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan,” ujar Tito.
Ia berharap proses administrasi tidak berlarut-larut sehingga proyek pemulihan dapat segera berjalan di lapangan.
“Kami meminta dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut,” katanya.
Selain anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah memperoleh Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun yang dialokasikan untuk tiga provinsi di Sumatera atas arahan langsung Presiden Prabowo.
Tito menjelaskan dana tersebut terbagi untuk Aceh sebesar Rp1,6 triliun, Sumatera Barat sekitar Rp2,3 triliun, dan Sumatera Utara sebesar Rp6,1 triliun.
“Nah, Rp1,6 triliun itu untuk Aceh. Kemudian untuk Sumatera Barat lebih kurang Rp2,3 triliun dan Rp6,1 triliun untuk Sumatera Utara,” ujar Tito.