JAKARTA, PostingNews.id -- Demonstrasi mahasiswa yang membawa tajuk "Tata Ulang Indonesia" di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026, berujung pada pertemuan langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, meski dialog berlangsung selama sekitar satu jam, kedua pihak tampaknya membawa pulang tafsir yang berbeda soal hasil pertemuan tersebut.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) mengaku menyampaikan sederet tuntutan kepada pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), biaya kuliah, hingga revisi Undang-Undang Polri. Bahkan mahasiswa memberi tenggat waktu lima hari kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin yang menjadi salah satu perwakilan dalam mediasi mengatakan Gibran mencatat berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa selama diskusi berlangsung.
"Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Abdi usai pertemuan tertutup di Istana Wakil Presiden, Senin malam.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyerahkan memorandum yang berisi kajian serta tuntutan dari aliansi mahasiswa. Pada sektor fiskal dan pendidikan, mereka meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan proyek MBG serta melakukan audit secara transparan terhadap program tersebut.
BACA JUGA:Hakim Nakal Kian Menggila, KY Sikat 90 Pelanggar Etik dalam Enam Bulan
Mahasiswa juga mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT) maupun biaya operasional perguruan tinggi. Menurut mereka, langkah itu dapat menjadi jalan menuju pendidikan gratis yang lebih progresif.
Tak berhenti di sana, memorandum tersebut juga memuat tuntutan di bidang hukum dan supremasi sipil. Mahasiswa mendesak pemerintah daerah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR agar dilakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.
Sementara dalam sektor moneter dan energi, mahasiswa meminta pemerintah pusat turun tangan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat.
Abdi mengatakan pihaknya memberikan batas waktu setelah pertemuan berlangsung agar pemerintah segera merespons tuntutan tersebut.
"Kami memberikan tenggat waktu maksimal 5x24 jam untuk memenuhi seluruh tuntutan," ujarnya.
BACA JUGA:Titik-titik Demonstrasi Mahasiswa di Jakarta Hari Ini, Prabowo Dihujani Tuntutan dari MBG hingga BBM
Meski sudah diterima berdialog langsung dengan Wakil Presiden, mahasiswa memastikan aksi turun ke jalan tidak akan berhenti.
"Demonstrasi berjilid-jilid tetap akan kami lakukan," kata Abdi.
Namun, Istana Wakil Presiden memiliki pandangan berbeda mengenai hasil pertemuan tersebut. Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto menegaskan tidak ada kesepakatan apa pun yang dihasilkan dalam dialog antara Gibran dan mahasiswa.