JAKARTA, PostingNews.id – Simpang Gejayan kembali menjadi panggung perlawanan. Di tengah hujan yang mengguyur Yogyakarta sejak sore, ribuan massa dari berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan membawa sederet tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang digelar Aliansi Rakyat Memanggil pada Sabtu, 13 Juni 2026, menyatukan beragam elemen. Mulai dari mahasiswa, akademisi, aktivis, buruh, komunitas sipil hingga pengemudi ojek online. Mereka memadati kawasan pertigaan Jalan Gejayan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik simbolik gerakan mahasiswa di Yogyakarta.
Sejak pukul 14.30 WIB, massa terus berdatangan. Sebuah mobil pikap komando diparkir di tengah jalan sebagai mimbar orasi. Spanduk-spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah terbentang di berbagai sudut. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas menuju Simpang Gejayan ditutup total dari berbagai arah hingga menjelang malam.
Berbeda dengan demonstrasi yang hanya mengangkat satu isu, aksi kali ini membawa daftar panjang persoalan yang dinilai membebani masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak, hingga tekanan ekonomi terhadap pelaku usaha kecil menjadi sorotan utama.
Di atas mimbar, Guru Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Universitas Islam Indonesia, Masduki, ikut menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Kami meminta Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran masih waras dan pro rakyat untuk meninjau ulang program,” kata Masduki dalam orasinya.
Nada kritik yang lebih keras datang dari Juru Bicara Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah. Menurut dia, ruang demokrasi saat ini semakin menyempit dan kritik publik kerap diposisikan sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
BACA JUGA:Motor Listrik MBG Rp1,22 Triliun Masih Tertahan di Gudang, BGN Pilih Tunggu Vonis Korupsi
“Ironisnya, kritik yang seharusnya menjadi bagian sehat dari demokrasi justru kerap dicurigai sebagai ancaman,” ujar Marsinah.
Ia menilai situasi politik saat ini dipenuhi kepalsuan dan semakin jauh dari persoalan riil yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dalam kondisi seperti itu, kritik justru dianggap sebagai sesuatu yang harus dicurigai.
“Padahal demokrasi tidak tumbuh dari pujian yang dipaksakan, melainkan dari keberanian mengoreksi kekuasaan,” katanya.
Di balik orasi yang bergantian disampaikan, tersimpan sepuluh tuntutan yang menggambarkan akumulasi kegelisahan berbagai kelompok masyarakat.
Tuntutan pertama menyoroti Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai rawan penyimpangan dan minim pengawasan publik. Massa mendesak pemerintah menghentikan program tersebut.
Mereka juga menolak keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap berpotensi menjauh dari prinsip ekonomi kerakyatan dan membuka ruang kontrol politik terhadap masyarakat desa.
Di sektor hukum dan keamanan, massa meminta pemerintah mencabut revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, serta Undang-Undang Peradilan Militer. Mereka juga menuntut penghentian impunitas aparat serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.