JAKARTA, PostingNews.id — Perombakan besar-besaran di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul kasus dugaan korupsi proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah yang tepat. Namun, perubahan itu juga menjadi penanda bahwa program unggulan pemerintah tersebut sedang menghadapi ujian serius dalam tata kelola dan pengawasan anggaran.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti sejumlah pimpinan BGN merupakan langkah progresif untuk memperkuat pengawasan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program.
Menurut Qodari, masuknya Agustina Arumsari ke jajaran pimpinan BGN bukan tanpa alasan. Latar belakang Agustina sebagai mantan Wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai dapat memperkuat aspek pengawasan penggunaan anggaran.
“Ada mantan Wakil BPKP di BGN. Pasti itu tujuannya untuk meningkatkan optimalisasi sekaligus transparansi dari penggunaan anggaran di BGN,” kata Qodari saat ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 5 Juni 2026.
Perubahan struktur itu diumumkan pemerintah pada Selasa lalu. Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.
Tak hanya posisi wakil kepala yang berganti. Pemerintah juga menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana.
BACA JUGA:Arne Slot Resmi Didepak Liverpool, Virgil van Dijk Langsung Syok Berat!
Pergantian tersebut terjadi setelah Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek MBG. Kasus itu menjadi pukulan telak bagi program yang sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu andalan pemerintah untuk memperbaiki gizi masyarakat.
Dua hari setelah dilantik, Nanik langsung menegaskan arah kepemimpinannya. Ia menyebut fokus utama BGN saat ini adalah membenahi tata kelola organisasi sekaligus mengevaluasi penggunaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program MBG.
“Prioritas kami adalah memastikan program ini berjalan secara efektif sehingga anggaran dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan gizi,” ujar Nanik di Kantor BGN, Kamis, 4 Juni 2026.
Selain memperbaiki tata kelola, BGN juga berjanji memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan pembinaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas layanan.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan program MBG akan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Menurut dia, integrasi data serta penguatan sistem informasi menjadi kebutuhan mendesak agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data yang valid.
Agustina juga menegaskan berbagai masukan dan rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pembenahan yang kini sedang dilakukan BGN.
BACA JUGA:Huawei Nova 16 Ultra Resmi Meluncur, Bawa Kamera 200MP dan Memori 1TB untuk Kreator Konten
Langkah bersih-bersih di tubuh BGN memang sudah dimulai. Namun pertanyaan yang kini muncul bukan lagi soal siapa yang duduk di kursi pimpinan, melainkan apakah pergantian orang mampu menutup celah yang membuat dugaan korupsi dalam proyek MBG bisa terjadi sejak awal.