JAKARTA, PostingNews.id — Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro akhirnya buka suara soal polemik sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang nilainya tembus Rp100 miliar. Setelah ramai dipertanyakan publik karena memakai anggaran negara, Istana kini menegaskan program itu bukan urusan pribadi Presiden, melainkan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden alias banpres.
Juri mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden sudah menjadi praktik yang berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut dia, tujuan utamanya agar masyarakat, terutama warga yang kurang mampu, tetap bisa merasakan suasana Idul Adha dan menikmati daging kurban.
“Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama,” kata Juri di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.
Pernyataan itu muncul setelah publik menyoroti penggunaan APBN untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban. Nilainya tidak kecil. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp100 miliar dan seluruhnya berasal dari pos bantuan kemasyarakatan presiden dalam APBN.
BACA JUGA:Banyak Makan Daging Takut Kolesterol Naik? Tenang Dulu, Gini Cara Simpel dan Cepat Atasinya!
Di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tekanan, angka itu tentu bikin banyak orang mengernyit. Apalagi kurban selama ini identik dengan ibadah personal, bukan program negara berskala jumbo.
Namun Istana punya penjelasan sendiri. Juri menegaskan sapi-sapi itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Prabowo, melainkan seluruhnya dibagikan ke masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah, kata dia, ingin kehadiran negara terasa langsung lewat momentum keagamaan yang punya nilai sosial tinggi.
Sementara itu, Prabowo disebut tetap berkurban atas nama pribadi dengan uang sendiri. Hewan kurban pribadi Presiden juga sudah dipotong dan dibagikan kepada warga.
Tahun ini, distribusi sapi kurban Presiden dibagi ke dalam dua jalur. Sebanyak 598 ekor sapi diserahkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Rinciannya mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Menariknya, ada daerah yang menerima dua ekor sapi sekaligus. Alasannya cukup unik. Pemerintah menetapkan standar bobot sapi dari Istana harus berada di kisaran 800 sampai 1.300 kilogram. Karena tidak semua daerah mampu menyediakan sapi sebesar itu, beberapa wilayah akhirnya mendapat dua ekor sapi sebagai pengganti.
BACA JUGA:Buku Sejarah Baru Versi Pemerintah Siap Terbit, Fadli Zon Bilang Belum Pernah Baca tapi Yakin Aman
Selain untuk pemerintah daerah, sebanyak 500 ekor sapi lainnya dibagikan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Di atas kertas, program ini diklaim sebagai bentuk bantuan sosial dan simbol kehadiran negara. Tapi di ruang publik, pertanyaan yang muncul justru makin liar.
Kalau memang ini bantuan pemerintah, kenapa narasinya begitu lekat dengan figur Presiden? Dan kalau ini ibadah personal, kenapa dananya memakai APBN? Di situlah polemiknya belum benar-benar selesai.