JAKARTA, PostingNews.id — Polemik soal kedekatan pemerintah dengan homeless media mulai melebar. Badan Komunikasi Pemerintah RI akhirnya buka suara setelah muncul sorotan terkait penyebutan sejumlah media baru sebagai mitra pemerintah dalam ekosistem komunikasi digital.
Istilah homeless media sendiri merujuk pada media yang menjadikan platform media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi. Model ini berkembang sebagai bagian dari ekosistem new media atau media baru yang kini makin dominan di ruang digital.
Pelaksana Tugas Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, membenarkan adanya pertemuan antara Bakom dan Indonesia New Media Forum atau INMF pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, INMF menyerahkan dokumen bertajuk New Media Forum 2026 yang memuat daftar pelaku industri media baru.
Sehari berselang, dalam konferensi pers mingguan Program Hasil Terbaik Cepat, Kepala Bakom Muhammad Qodari menyambut kehadiran “New Media Forum” sambil menyebut puluhan nama media yang disebut tergabung dalam komunitas tersebut.
BACA JUGA:Anggota DPR Minta Kiai Cabul di Pati Dihukum Berat, Mediasi Damai Jangan Jadi Tameng
Penyebutan nama-nama media itu kemudian memicu polemik. Sebab, sejumlah pihak menangkap kesan bahwa homeless media tersebut sudah menjadi bagian dari jaringan komunikasi pemerintah.
Kurnia menegaskan, langkah Bakom semata-mata untuk membuka ruang komunikasi dengan media baru sebagaimana hubungan pemerintah dengan media konvensional.
“Pandangan Bakom, new media perlu dijangkau agar dapat meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 8 Mei 2026.
Ia memastikan tidak ada kontrak maupun arahan editorial kepada media-media tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak sedang membangun hubungan yang mengikat dengan komunitas media baru.
“Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah,” ujar Kurnia.
BACA JUGA:Bos BAIS Diganti Usai Kasus Air Keras Aktivis, TNI Pilih Eks Anak Buah Prabowo
Bakom juga menegaskan sampai saat ini belum ada kerja sama resmi dengan INMF ataupun media-media yang tercantum dalam dokumen forum tersebut. Kurnia mengatakan pemerintah tetap menghormati independensi media baru maupun media arus utama.
“Jika terdapat penyebutan atau framing yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, hal tersebut menjadi perhatian untuk diperbaiki,” kata dia.
Di sisi lain, Indonesia New Media Forum ikut memberi klarifikasi. Komite INMF menyebut daftar nama media yang disebut Qodari hanyalah bagian dari pemetaan ekosistem media digital, bukan daftar anggota resmi organisasi.
Komite menegaskan mereka bahkan belum membuka keanggotaan formal maupun menjalin kemitraan dengan pihak mana pun.