JAKARTA, PostingNews.id — Badan Komunikasi Pemerintah RI akhirnya buka suara setelah ramai tudingan soal kedekatan pemerintah dengan sejumlah homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum atau INMF. Pemerintah membantah ada hubungan kerja sama maupun pengaturan editorial dengan media-media tersebut.
Pelaksana Tugas Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan pemerintah tidak pernah mengikat media tertentu untuk mendukung agenda pemerintah.
“Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 8 Mei 2026.
Pernyataan itu muncul setelah sejumlah pengelola homeless media ramai-ramai menyampaikan bantahan terhadap ucapan Kepala Bakom Muhammad Qodari. Sebelumnya, Qodari sempat menyebut nama akun media sosial mereka sebagai mitra pemerintah dalam konferensi pers pada Rabu, 6 Mei 2026.
Kurnia menjelaskan, penyebutan nama-nama media tersebut berasal dari dokumen yang diterima Bakom saat pertemuan dengan INMF pada Selasa, 5 Mei 2026. Menurut dia, saat itu pihak Bakom menerima permohonan audiensi dari komunitas tersebut.
BACA JUGA:Anggota DPR Minta Kiai Cabul di Pati Dihukum Berat, Mediasi Damai Jangan Jadi Tameng
Dalam pertemuan itu, kata Kurnia, kedua pihak saling memperkenalkan diri. INMF juga menjelaskan soal fenomena media baru sekaligus komunitas yang sedang mereka bangun.
Bakom mengaku menerima dokumen bertajuk New Media Forum 2026 yang di dalamnya memuat daftar pelaku industri media baru.
“Di dalam dokumen tersebut tercantum nama-nama new media players atau pelaku industri media baru,” ujar Kurnia.
Meski begitu, Kurnia menegaskan pemerintah tetap menghormati independensi media, baik media baru maupun media konvensional. Menurut dia, pertemuan tersebut hanya bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.
Ia juga mengatakan Bakom terbuka terhadap kritik, koreksi, hingga prinsip cover both sides sebagai bagian dari demokrasi.
BACA JUGA:NU Mau Muktamar, Bursa Ketum Mulai Panas, Menteri Agama Sampai Mantan Bos PBNU Ikut Disebut
“Jika terdapat penyebutan atau framing yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, hal tersebut menjadi perhatian untuk diperbaiki,” katanya.
Namun versi berbeda justru datang dari pihak Indonesia New Media Forum. Perwakilan Komite INMF, Timothy Marbun, mengatakan pertemuan itu sejatinya hanya ajang perkenalan yang diinisiasi Qodari kepada para pengelola homeless media.
Menurut Timothy, dari tujuh orang yang diundang, hanya enam yang hadir. Mereka pun datang mewakili medianya masing-masing, bukan membawa nama resmi INMF sebagai organisasi.